Soal Konflik Lahan Pulau Rempang, Jokowi Mewanti Aparat Untuk Tidak represif

PUBLIKSATU, JAKARTA- Presiden Joko Widodo buka suara soal konflik lahan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Menurutnya, konflik yang terjadi bisa diselesaikan di tempat, tanpa harus menunggu arahan Presiden.

"Masa urusan begitu sampai ke Presiden," kata Jokowi dalam acara Infrastructure Forum di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9).

Jokowi menilai, konflik di Pulau Rempang terjadi karena kesalahan komunikasi. Terkait itu, ia mengaku sudah menelpon Kapolri Listyo Sigit guna berkomunikasi lebih lanjut dengan aparat.

Baca Juga: Parpol Pendukung Ganjar Pranowo Terbuka, Apabila Demokrat Ingin Bergabung

Di sisi lain, Jokowi mengatakan bahwa konflik lahan di Pulau Rempang ini tinggal diselesaikan dengan memberi ganti rugi. Ia mewanti-wanti instansi pemerintah terkait tidak melakukan pendekatan yang represif terhadap masyarakat.

"Dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat. Masyarakat kalo ada ganti rugi seneng loh. Bukan ganti rugi tapi ganti untung karena harga yang diberikan adalah harga yang terbaik," jelasnya.

"Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat bukan justru sebaliknya, menderitakan masyarakat," sambungnya.

Baca Juga: 13 Wakil Indonesia Berebut Perempat Final Hong Kong Open 2023

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan kepada pihak yang mendapat tanggung jawab jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan dan dilaporkan ke dirjen terkait serta ke menteri terkait.

"Jangan kalau ditanya siap pak. Gimana? beres pak. Beres beres. Aman pak. Aman Aman. Nanti begitu terakhir, mohon maaf pak belom selesai pak," tegasnya.

"Biasanya kita itu kalo udah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan kapolri, dengan panglima rapatkan. Udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya setiap masalah," tandasnya.