Pakar Sebut Paksa Rakyat Lucuti Baju saat Unjuk Rasa Rempang, Itu Termasuk Pelecehan dan Bentuk Intimidasi
PUBLIKSATU, JAKARTA –Sejumlah video memperlihatkan para peserta unjuk rasa di Rempang tak mengenakan baju. Hanya Bang Long yang bersikukuh melawan, tak membiarkan aparat melucuti bajunya.
Memaksa demonstran melepas pakaian mereka seolah sudah menjadi kelaziman yang sah-sah saja dilakukan polisi. Apa sesungguhnya yang polisi tuju ketika memaksa warga pemrotes itu tak berbaju?
”Sebagaimana alasan umumnya, mungkin karena warga diduga menyembunyikan barang berbahaya, membawa senjata, atau menyimpan barang bukti kejahatan di balik baju mereka,” tutur pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel.
Baca Juga: Tokoh-Tokoh Dunia yang Membentuk Kepribadian Cinta Laura
Andai pun itu alasannya, menurut Reza, polisi tetap sepatutnya paham bahwa sebagaimana praktik di sekian banyak negara, begitu pemeriksaan (strip search) selesai dilakukan, selekas mungkin warga disilakan kembali mengenakan baju mereka.
Menurut Reza, sengaja berlama-lama membiarkan warga tanpa baju, apalagi dilakukan di ruang terbuka dan disaksikan lawan jenis pula, dapat dipandang sebagai perlakuan yang mempermalukan dan menjatuhkan kehormatan warga. ”Itu kategori sebagai bentuk intimidasi atau pun pelecehan terhadap warga,” ujar Reza.
Dia menjelaskan, prosedur seperti di Australia sudah semestinya diterapkan di Rempang. Yakni, sebelum polisi melakukan strip search, tanya nama personel polisi dimaksud serta satuan wilayah dan satuan kerja.
Baca Juga: Unik, Aldi Taher Kumpulkan Mantan Istri dan Istrinya dalam Satu Grup WhatsApp
”Polisi harus memberikan jawaban. Kalau polisi menolak, warga pun wajar menolak karena strip search menjadi tidak jelas alasan dan tujuannya,” jelas Reza.
Dia menyatakan, melucuti baju warga dapat berefek traumatis. Perlakuan semacam itu bersifat invasif, mempermalukan, dan menyakitkan.
”Itu saya sikapi sebagai police misconduct. Bahkan abuse of power. Polisi yang melakukannya harus dimintai pertanggungjawaban,” ucap Reza.
Dia menegaskan, Polri semestinya memiliki transparansi dan akuntabilitas lebih guna memastikan strip search dilakukan benar-benar dilakukan secara terukur. ”Tidak boleh menjadi perlakuan tak manusiawi terhadap masyarakat,” tutur Reza.