Soal Blok Masela, Rakyat Maluku Menggalang Petisi untuk Presiden Jokowi
PUBLIKSATU, JAKARTA - Tokoh Maluku Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina menggalang Petisi Rakyat Maluku yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait pengembangan Blok Masela.
Petisi Rakyat Maluku digalang lantaran Engelina menilai perkembangan terbaru ada upaya untuk melawan keputusan Presiden Jokowi yang secara tegas telah menyatakan pengembangan kilang Blok Masela di darat.
Baca Juga: Kemendagri Gelar IGA 2023, Ajang Kepala Daerah Beradu Inovasi Unggulan
Selain itu, menurut Engelina, Maluku sama sekali tidak dilibatkan dalam upaya pengembangan Blok Masela.
“Ya benar, kami sedang menggalang dukungan rakyat untuk menandatangani Petisi Rakyat Maluku yang berkaitan dengan pengembangan Blok Masela. ESDM dan Pertamina hendak menerapkan kombinasi pengembangan kilang laut dan darat. Itu nyata-nyata tidak sejalan dengan keputusan Presiden. Kami hanya bisa merespon sdengan cara yang kami bisa melalui dukungan riil rakyat,” tegas Engelina Pattiasina kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/9).
Engelina mengatakan hal tersebut ketika dikonfirmasi mengenai beredarnya penggalangan Petisi Rakyat Maluku yang digagasnya.
Dia menjelaskan, pihaknya menggalang tanda tangan riil di masyarakat. Saat ini, sudah mencapai sekitar 5.000 sampai 10 ribu tanda tangan. Petisi itu diedarkan di seluruh Maluku, Jakarta dan juga diupayakan di beberapa kota lain.
Selain itu, kata Engelina, untuk menjangkau dukungan luas di luar negeri, pihaknya juga menaruh petisi secara online lewat change.org.
“Dukungan tanda tangan mengalir deras dan sangat banyak yang secara iklas mengedarkan petisi. Ya, sangat antusias. Dalam waktu tidak lama, sudah mendapat ribuan tanda tangan.”
“Kami ingin memperoleh tanda tangan riil masyarakat sebanyak-banyak. Ya, kita lihat nanti berapa yang teken,” kata Engelina.
Baca Juga: Satpol PP Busel Gencarkan Patroli
Engelina mengatakan, Petisi Rakyat Maluku itu memang ditujukan kepada Presiden RI dan berisi tiga tuntutan utama.
Dikatakan, sebenarnya kalau ada niat baik untuk memperhatikan nasib rakyat di Maluku, tidak terlalu susah. Namun, menurutnya, menjadi susah karena ada pemangku kepentingan yang lebih mengutamakan investor daripada rakyat Maluku.
“Kami hanya ingin investor senang, rakyat senang dan pemerintah senang. Tapi, kalau semua senang dan Maluku tidak dapat apa-apa, itu masalahnya! Kekayaan ada di Maluku, kok mau rampas untuk kesejahteraan orang lain. Itu sama dengan merampas kesejahteraan rakyat Maluku,” tegasnya.