Pemerintah Target Data 60 Juta Penerima untuk Digitalisasi Elpiji Subsidi
PUBLIKSATU, JAKARTA - Rantai pasok elpiji 3 kilogram dinilai terlalu panjang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini tengah mengevaluasi apakah rantai pasok itu bisa diperpendek atau tidak.
Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam kesempatan mengungkapkan bahwa akan melakukan perubahan penerima elpiji subsidi. Sekarang akan berbasis pada data penerima. ”Sudah mulai didaftarkan untuk digitalnya,” kata Arifin Tasrif.
Baca Juga: Mimpi Indonesia Menjadi Penentu Harga Minyak Kelapa Sawit Mentah Segera Terwujud
Targetnya, ada 60 juta penerima subsidi yang bisa terdata. Soal kapan dimulainya skema baru distribusi elpiji 3 kilogram subsidi, Arifin tidak menjawab secara pasti.
Sementara itu, di lapangan, masyarakat yang akan beralih ke elpiji nonsubsidi dengan membeli gas elpiji 12 kilogram semakin sulit. Arifin mengakui bahwa jumlah tabung di lapangan semakin hari semakin sedikit. ”Berarti ini ada yang bocor (alokasi tidak sesuai dengan yang dianggarkan, Red),” ujarnya.
Di pihak lain, beban keuangan negara terus meningkat, salah satunya karena konsumsi elpiji (LPG). Hal itu dirasakan terutama pada elpiji subsidi.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada 2022, konsumsi elpiji subsidi mencapai 7,8 juta ton. ”Tahun ini subsidi (untuk elpiji) mencapai Rp 117 triliun,” katanya setelah rapat terbatas di istana kepresidenan, Jakarta, kemarin (12/10).
Airlangga mengungkapkan, ada wacana memperluas jaringan gas untuk dapat menurunkan beban fiskal karena subsidi elpiji. Pemerintah menargetkan jaringan gas bisa masuk ke 4 juta rumah pada 2024. Namun, melihat capaian sekarang, target tahun depan sulit tercapai.
Baca Juga: Kemenkeu: Ini Negara Terbesar Asal Barang Impor yang Masuk ke Indonesia
Saat ini, progresnya baru 835 ribu rumah. Proyek itu dikerjakan oleh PGN dan pemerintah. Dari PGN hanya 241 ribu rumah.
Menurut Airlangga, jaringan gas tersebut bisa dinaikkan ke angka 2,5 juta jaringan pada 2024 dengan mengajak swasta terlibat di dalamnya. Untuk itu, aturan yang ada harus diubah. ”Nah, caranya tentu mengubah perpres sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota,” papar Airlangga.
Dalam aturan baru itu, menteri ESDM ditunjuk sebagai penanggung jawab KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha). Dengan dibantu swasta dalam pengembangan jaringan gas, pemerintah berharap target 4 juta rumah pada 2024 akan tercapai.
”Oleh karena itu, peraturan presidennya akan diubah sehingga pihak swasta pun nanti bisa melakukan KPBU dan penanggung jawabnya dari menteri ESDM,” terangnya. Airlangga menambahkan, swasta harus diyakinkan bahwa mereka akan mendapat gas di harga USD 4,72 di hulu. (lyn/c17/fal)