Said Abdullah Sebut Megawati Banyak Mengajari Arti Kekuasaan

PUBLIKSATU, JAKARTA- Jelang masa pendaftaran pasangan capres-cawapres yang dibuka KPU RI mulai Kamis (19/10), tampaknya suhu politik terasa makin menghangat. Bukan hanya di kalangan massa akar rumput, melainkan juga di parpol-parpol peserta Pemilu 2024.

"Puluhan pertanyaan kawan-kawan wartawan masuk ke handphone saya dua hari terakhir ini. Namun, karena sedang bertugas di Surabaya sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, saya belum sempat membalas pertanyaan tentang situasi politik nasional termutakhir," kata Said Abdullah, ketua DPP PDIP, dalam keterangan tertulisnya kemarin (16/10).

Terhadap seluruh dinamika politik menjelang pendaftaran Pilpres 2024, Said menyatakan, PDIP teguh berpendirian untuk menjaga keseluruhan norma konstitusi. Namun, titik tekannya bukan sekadar pada leterlek aturan, apalagi utak-atik aturan. Lebih dari itu, perlunya soal kematangan dalam kepemimpinan. Sebab, ada tanggung jawab sekaligus risiko yang besar pada pundak pemimpin nasional.

Baca Juga: Sudirman Said Tegaskan Kunci Kemenangan Anies-Muhaimin Jika Pemilunya Jujur dan Penyelenggaranya Netral

Memaknai peran itu, lanjut dia, PDIP mengajukan Ganjar Pranowo karena mengawali dengan merit politik yang benar, kiprahnya teruji dalam kepemimpinan sebagai gubernur dua periode di Jateng, suatu jabatan politik satu tingkat di bawah presiden. ’’Rute itu telah kami buktikan melalui jalan politik dari Presiden Joko Widodo saat ini,’’ paparnya.

Bagi PDIP, kaderisasi partai adalah jalan untuk menguatkan rekrutmen jabatan-jabatan politik. Tidak ada jalan instan. Semua dijalani dari bawah. ’’Jalan berliku itu juga yang ditempuh Ibu Mega, Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar, termasuk Presiden Joko Widodo saat ini,’’ ucap dia.

Said menyebut, berproses dari bawah adalah jalan untuk menggembleng setiap kader mendapat pengalaman politik yang panjang. PDIP tidak mengenal penugasan instan dan kilat. Sebab, yang dipertaruhkan adalah keselamatan rakyat. ’’Jika tetap memaksakan jalur kilat, PDIP tidak menyediakan prangkonya,’’ kata politikus yang juga anggota DPR RI itu.

Baca Juga: Projo Ada Juga yang Dukung Anies

Said menegaskan, konstitusi dan seluruh aturan tertulis harus ditaati. Namun, hal itu saja tidak cukup. Di luar itu, ada norma etis dan asas kepatutan. Khususnya, menyangkut kepemimpinan nasional. ’’Ibaratnya, pemimpin nasional adalah manusia setengah dewa. Ada kewenangan sangat besar pada kekuasaannya. Pada kekuasaan itu pula bergelayut harapan rakyat,’’ ujarnya.

Karena itu, titik awal keberangkatannya harus bersih dari seluruh beban etis dan asas kepatutan. Apalagi terlibat dalam utak-atik konstitusi demi kursi kekuasaan. ’’Ibu Mega mengajari kita arti kekuasaan. Beliau tidak memaksakan anak-anaknya untuk mendapat karpet merah dan menyingkirkan halangan apa pun demi hal itu. Beliau memberikan tempat bagi kader-kader bangsa yang memang sepatutnya menjadi calon pemimpin nasional yang hebat,’’ katanya.