Imparsial Soroti Proyek Sumur Bor di Sejumlah Daerah Bantuan Kemenhan yang Diresmikan Prabowo Subianto

PUBLIKSATU, JAKARTA - Wakil Direktur Imparsial, Ardi Manto Putra menyoroti proyek sumur bor bantuan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di sejumlah daerah yang diresmikan oleh Menhan Prabowo Subianto.

Salah satu proyek yang baru diresmikan Prabowo pada Minggu (29/10) berada di Desa Suro Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng). Ardi bahkan mengulas pernyataan Prabowo saat peresmian sumur bor tersebut bahwa kedatangannya resmi sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam rangka kampanye.

"Dia menyampaikan bahwa 'Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara, tetapi kalau berharap dalam hati, kan, enggak boleh dilarang," ujar Ardi menirukan perkataan Prabowo, sebgaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (30/10).

Menurut Ardi, proyek tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang telah diresmikan di daerah lain di Indonesia, antara lain di Maluku, NTT, dan Gunung Kidul, Yogyakarta. Namun, dia memandang pengadaan proyek pembangunan sumur bor oleh Kemenhan merupakan sesuatu yang harus dikoreksi, mengingat hal itu bukanlah tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan.

"Kemenhan seharusnya fokus pada pembangunan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman eksternal dari negara lain," ujarnya.

Baca Juga: PDIP Tegaskan Tak Akan Berubah Menjadi Oposisi Jokowi

Dari segi manfaatnya, kata Ardi, keberadaan sumur bor tersebut memang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tetapi hal ini seharusnya menjadi fungsi dan tugas kementerian lain, bukan Kemenhan.

Ia juga mengatakan, proyek sumur bor itu menunjukkan Prabowo selaku Menhan tidak memiliki prioritas kebijakan pembangunan pertahanan, bahkan anggaran pertahanan dialokasikan secara tidak tepat untuk proyek yang tidak berkaitan dengan urusan pertahanan negara.

Pihaknya mencatat sebelumnya ada proyek lain yang melenceng dari tupoksi utama Kemenhan yang urusan utamanya mengurusi urusan pertahanan. "Di antaranya adalah proyek ketahanan pangan dan Food Estate yang juga dikerjakan oleh Kemenhan dengan mengerahkan sumber daya TNI dan lembaga-lembaga di bawah Kemenhan," ucap Ardi.

Ironisnya, lanjut Ardi, selain proyek tersebut bukan Tupoksi Kemenhan, pekerjaan-pekerjaan itu justru dinilai gagal total dan menyisakan bencana ekologis yang cukup besar. Oleh karena itu, Imparsial memandang sudah seharusnya Kemenhan melakukan koreksi dan menghentikan proyek yang bukan tupoksinya dan fokus untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah pembangunan pertahanan negara yang belum diselesaikan.

Ia juga menilai proyek sumur bor dan pekerjaan lain yang tidak terkait dengan urusan pertahanan negara sejatinya upaya untuk menutupi berbagai masalah utama di tubuh TNI yang tidak mampu diselesaikan oleh Kemenhan. Beberapa persoalan itu, seperti kekerasan prajurit TNI terhadap masyarakat, dugaan korupsi dalam pengadaan alutsista, peningkatan kesejahteraan tentara, penumpukan perwira non-job di TNI, reformasi peradilan militer, kekerasan TNI di Papua, dan lainnya.

Baca Juga: Artificial Intelligence dapat Mewarnai Hoaks pada Pilpres 2024

"Selain itu, di tengah dinamika politik menuju Pemilu 2024, keberadaan proyek sumur bor di Kemenhan rentan dipolitisasi untuk kepentingan politik pencitraan," imbuhnya.

"Mengingat Prabowo Subianto maju sebagai salah satu kandidat calon Presiden pada Pemilu yang akan datang," ujar Ardi.