LKPP Catat Realisasi Pengadaan Produk Dalam Negeri Capai 90 Persen
PUBLIKSATU, JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mencatat realisasi pengadaan barang/jasa (PBJ) dengan mengutamakan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) melalui platform Katalog Elektronik kian mengalami peningkatan.
LKPP mencatat, realisasi PDN terhadap realisasi pengadaan melalui penyedia di tahun 2023 adalah sebesar 90 persen. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 76 persen.
Baca Juga: Pemberian Bansos Pangan untuk 22 Juta KPM Diperpanjang Hingga Tahun Depan
Sedangkan untuk realisasi produk UMKK terhadap realisasi pengadaan melalui penyedia meningkat dari 36,1 persen menjadi 37,6 persen (data hingga 27 Oktober 2023). Selain itu, LKPP juga mencatat bahwa capaian jumlah produk tayang dalam Katalog Elektronik telah melebihi target 5 juta produk sebagaimana instruksi Presiden RI Joko Widodo di tahun 2023.
"Yakni sebanyak 6,9 juta produk telah tayang pada Katalog Elektronik dengan total nilai transaksi mencapai Rp161,3 triliun," kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Hendi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan 2023 di Jakarta, pada Selasa (6/11).
Capaian tersebut tercatat meningkat dibandingkan capaian target tahun sebelumnya yakni 2,4 juta produk tayang dengan total nilai transaksi Rp 93,9 triliun.
Baca Juga: BLT El Nino Senilai Rp 400 Ribu Belum Cair Bulan ini, Simak Alasan Sri Muliyani!
Namun Hendi menyampaikan bahwa dari total Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2023, belanja pemerintah senilai Rp1.175,56 triliun dengan sebesar Rp810,92 triliun di dalamnya melibatkan penyedia.
"Dari angka tersebut baru terealisasi sebesar Rp529,51 triliun atau 65,3 persen dari total yang direncanakan. Artinya, dari total RUP Belanja pemerintah, masih ada sekitar 34,7 persen belum terealisasi," jelasnya.
Oleh karena itu, LKPP terus memacu upaya peningkatan realisasi tersebut, salah satunya dengan meningkatkan performa sistem pengadaan melalui New Platform Katalog Elektronik yang mampu menciptakan pengadaan yang kredibel, andal, dan mudah digunakan.
“Manfaat pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Katalog Elektronik dapat membuat proses pengadaan dilakukan lebih cepat, transparan, efektif, dan efisien sehingga percepatan penyerapan anggaran pemerintah dapat dilakukan, manfaat dapat segera dirasakan oleh masyarakat, dan pemerataan ekonomi dapat terwujud,” pungkas Hendi. (jpg)