Capres Diharapkan Mampu Atasi Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia

PUBLIKSATU, JAKARTA - Bhima Yudhistira selaku Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) menyatakan pendapatnya terkait cara mengatasi masalah ketimpangan hingga kemiskinan di Indonesia.

Dilansir dari ANTARA, Sabtu (11/11), Bhima mengatakan Indonesia membutuhkan calon presiden dan calon wakil presiden yang mampu mengatasi masalah tersebut.

“Kita juga tidak ingin para capres mengejar pertumbuhan tinggi tapi melupakan kualitas pertumbuhan seperti melebarnya ketimpangan, hingga masih banyaknya jumlah masyarakat rentan. Harus balance antara pertumbuhan dan indikator kesejahteraan yang lebih merata,” kata Bhima.

Ia menginginkan capres dan cawapres yang mampu menyelesaikan masalah ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan seseorang yang hanya mementingkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Terima Keluhan Warga Soal Sanitasi hingga Perizinan Kapal

Menurut Bhima, perlu ada usaha yang lebih intens dan ampuh dalam mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan terutama di daerah luar Jawa. Ia menyatakan perlu adanya penguatan perlindungan sosial secara utuh kepada masyarakat.

Selain itu, capres dan cawapres juga harus mendorong sumber ekonomi baru yang lebih berkualitas seraya menekankan perlunya penerapan kerja sama transisi energi, ekonomi berkelanjutan, hingga transformasi digital.

"Ada pembagian tugas yang jelas antara capres dan cawapres dalam ekonomi, misalnya pembagian antara komunikasi dengan pengusaha atau investor domestik versus asing. Tentunya membutuhkan komunikasi yang handal sehingga tercapai kolaborasi ideal," ujarnya.

Bima juga menambahkan bahwa capres dan cawapres harus mampu merangkul negara tetangga di tingkat ASEAN dalam pembangunan bersama.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan ada 3,3 juta orang yang dianggap masuk sebagai kategori miskin ekstrim, dan mayoritas tersebar di Indonesia bagian timur.

Baca Juga: Prabowo Lakukan Pertemuan dengan Ulama NU se-Jatim, Ziarah Ke Makam Pendiri NU

"Jumlahnya 3,3 juta di seluruh wilayah Indonesia. Tentu kita bisa melihat, persentase angka kemiskinan ekstrem yang tinggi ini di Indonesia bagian timur, sehingga perlu penanganan yang khusus," ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono di Jakarta, Rabu (23/8).

Berdasarkan statistik, angka kemiskinan ekstrim pada Maret 2022 mencapai 2,04 persen. Lalu, turun sekitar 0,3 persen ke angka 1,74 pada September 2022.

Pada Maret 2023, turun menjadi 1,12 persen atau berkurang 0,62 persen dari September 2022. Merujuk pada data tersebut, ia optimistis angka kemiskinan akan berada di angka nol persen pada 2024.