Ganjar Tekankan Perlunya Stabilisasi Harga dengan Mempercepat Distribusi
Bagikan
PUBLIKSATU, JAKARTA - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menyerap berbagai aspirasi dalam silaturahmi bersama tokoh masyarakat, agama, petani, budayawan, nelayan dan sukarelawan se-Sumatera Utara di daerah Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (10/11).
Dalam pertemuan itu, Ganjar menerima keluhan terkait naiknya harga bahan pokok.
Ganjar mengungkapkan, selama perjalanannya di Lampung, Sumatera Selatan hingga Sumatera Utara, masyarakat banyak mengeluhkan terkait dengan harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan cabai yang mengalami kenaikan.
Baca Juga: Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Anies Baswedan Tegaskan Siap Hadirkan Hunian
Ganjar menyampaikan perlunya stabilisasi harga dengan memantau harga komoditas, mempercepat distribusi, dan mencari sumber lain. Menurut Ganjar, langkah-langkah tersebut perlu segera diambil agar masyarakat tidak terlalu lama menerima akibat buruk dari kenaikan harga tersebut.
"Memang stabilisasi ini harus segera dilakukan, apakah mulai dengan cara memantau harga komoditas termasuk stoknya, sehingga distribusinya akan bisa lebih cepat, atau mendatangkan dari sumber-sumber lain. Itulah yang kemudian bisa kita lakukan. Stabilisasi harus segera dilakukan, karena ini sudah menjadi obrolan-obrolan di masyarakat," kata Ganjar seusai pertemuan.
Mengenai kondisi petani, Ganjar menyoroti kendala dalam distribusi pupuk. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menekankan pentingnya pendataan penerima pupuk, distribusi yang tepat sasaran, penambahan subsidi pupuk, pembuatan pabrik pupuk hingga digitalisasi untuk menghindari ketidakberesan dalam penyaluran pupuk.
Baca Juga: Nusron Wahid Percaya suara NU Bakal Lebih Banyak Tertuju Pada Prabowo-Gibran
Ganjar juga menyebut perlunya penyelesaian masalah data petani Indonesia guna memastikan keberhasilan upaya stabilisasi harga bahan pokok.
"Pupuk kesulitan. Maka penting satu untuk mendata, siapa penerimaa pupuknya, distribusinya harus tepat sasaran dan mesti digitalisasi, sehingga siapa berhak dan siapa enggak berhak. Harus kita selesiakan satu data petani Indonesia," pungkasnya.