Juru Bicara TPN Soroti Serangkaian Kejadian Menunjukkan Dugaan Ketidaknetralan Aparat pada Pemilu 2024
PUBLIKSATU, JAKARTA - Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono menyoroti serangkaian kejadian yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam Pemilu 2024. Menurutnya, ada indikasi kuat intervensi aparat dalam pemilu, termasuk pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah yang terkoneksi dengan sejumlah Polres di Jawa Timur.
"Seluruh Polres meminta penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, untuk mengintegrasikan kamera pengawasnya dalam kualitas high definition serta lengkap dengan audio, untuk diintegrasikan dengan Polres setempat," kata Aiman kepada wartawan, Minggu (12/11).
Aiman khawatir, pemantauan ini dapat berujung pada intimidasi terhadap penyelenggara dan pengawas pemilu, yang berpotensi menguntungkan pasangan calon tertentu.
Baca Juga: Langsung dari Masyarakat Ganjar Serap Aspirasi saat Safari Politik di Lampung
Lebih jauh, Aiman mengungkapkan adanya dugaan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang dilakukan oleh polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai ketidaknetralan aparat.
"Saya imbau kepolisian tetap netral, menyuarakan nurani, dan berfungsi sesuai tupoksi Polri,” ujar Aiman.
Sementara itu, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyuarakan keprihatinan serupa. Karena itu, TPN Ganjar-Mahfud rencananya akan membuka pos pengaduan untuk menangani kasus demi kasus terkait dugaan ketidaknetralan aparat.
"Kita harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat," tegas Todung.
Baca Juga: Kaesang Pangarep dan PSI Bakal Safari Politik ke Medan
Todung juga mengkritik pencopotan baliho Ganjar-Mahfud yang dilakukan oleh aparat keamanan, sementara baliho Prabowo-Gibran dibiarkan. Ia menilai, ada konflik kepentingan dalam pencopotan baliho tersebut.
"Ini abuse of power oleh aparat. Apakah mereka mendapat perintah dari atas atau tidak, bagi saya itu tidak penting. Sebab mereka sebagai aparat hukum tidak boleh menciderai proses pemilu," ucap Todung.
Dalam menghadapi situasi ini, lanjut Todung, TPN Ganjar-Mahfud mengimbau kepada pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu.
"Jangan underestimate reaksi dan respon masyarakat atas ketidaknetralan. Baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, semua sedang mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024," pungkasnya.