Mewujudkan Visi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Indeks Pembangunan Masyarakat Jadi Alat Ukur

PUBLIKSATU, JAKARTA - Pembangunan yang berorientasi hanya kepada pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan kemaslahatan masyarakat, diyakini bakal menimbulkan persoalan kemanusiaan. Pemerintah melalui RPJPN 2025-2045 berupaya mengarahkan orientasi pembangunan tidak sekadar memperkuat sektor ekonomi. Tapi juga membangun manusia dan masyarakat yang beretika, bermoral, dan berbudaya.

Untuk mencapai itu, pemerintah memperkuat tiga dimensi utama. Yakni kohesi sosial, inklusi sosial, dan kapasitas masyarakat sipil. Hal itu terlihat dari Seminar Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Senin (13/11).

“Pembangunan masyarakat masih menghadapi beragam persoalan, salah satunya terkait konflik horizontal antarkelompok masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia yang masih kerap terjadi. Hal ini menjadi tantangan yang perlu memperoleh perhatian semua pihak. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menyusun indikator yang dapat mengukur kondisi sosial masyarakat,” ujar Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti.

Baca Juga: Malam Ini, KPU Bakal Menggelar Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Capres-Cawapres

Hal serupa ditegaskan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami. “Pembangunan yang esensial harus dikembangkan untuk menghargai keragaman dan perbedaan, membangun harmoni sosial, serta mengukuhkan solidaritas sosial dan daya rekat masyarakat,” tegas Amich.

Untuk kepentingan itu, lanjutnya, Bappenas menyusun Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) sebagai alat ukur pembangunan manusia dan masyarakat. Selain memperkuat perencanaan berbasis data, IPMas juga menjadi indikator pembangunan non ekonomi yang dapat menjadi salah satu rujukan utama memotret kondisi masyarakat di Indonesia.

Berkaitan dengan nilai IPMas, Amich menjelaskan pembangunan masyarakat berada pada kategori sedang, ditunjukkan dengan nilai IPMas sebesar 62,85 pada 2021. Nilai Dimensi Inklusi Sosial lebih tinggi dari capaian IPMas dengan nilai 78,08.

Baca Juga: Dukung Prabowo-Gibran, Wali Kota Medan Bobby Nasution Resmi Dipecat dari PDIP

Hal itu menunjukkan kesetaraan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sedangkan Dimensi Kohesi Sosial dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil memiliki nilai di bawah capaian IPMas masing-masing dengan nilai 56,37 dan 51,87.

Seminar ini juga menghadirkan beberapa narasumber lain. Yakni peneliti BRIN Amin Mudzakkir, Akademisi/Sosiolog UNJ Robertus Rober, dan Sosiolog Organisasi UI Meuthia Ganie-Rochman.