Kredit Macet KUR UMKM Capai Rp 22,9 Triliun, Ekonomi Nasional Alami Kontraksi
PUBLIKSATU, - Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengembangkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang saat ini mencapai 6 persen dianggap sangat membebani pelaku usaha.
Akibatnya, angka kredit macet program pembiayaan KUR UMKM terus meningkat di tahun ini.
Baca Juga: ASDP Terapkan Radius Batasan Pembelian Tiket Ferry Online Jelang Nataru
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mencatat kredit macet pelaku UMKM mencapai Rp 22,9 triliun.
Adapun jumlah pelaku UMKM yang kreditnya bermasalah tersebut sebanyak 421 ribu orang.
Menurut Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin, angka pertumbuhan kredit yang stagnan dan kredit macet KUR yang meningkat menandakan sedang terjadi pelemahan ekonomi nasional.
“Terbukti pertumbuhan ekonomi nasional saat ini sedang mengalami kontraksi oleh berbagai sebab,” kata Sultan dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/11).
"Kredit macet UMKM merupakan hal yang wajar secara bisnis. Namun pertumbuhan kredit yang cenderung lamban adalah gejala ekonomi yang perlu direspons secara cepat oleh pemerintah," tambahnya.
Pembiayaan KUR, lanjut Sultan, merupakan program ekonomi pemerintah berbasis UMKM yang harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan stabilitas ekonomi global dan nasional.
Sambung dia, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang jauh dari target, pemerintah perlu menyesuaikan bunga KUR agar pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan mampu menopang pertumbuhan.
"Kami percaya, dengan bunga KUR yang lebih murah, akan mengurangi proses restrukturisasi utang akibat potensi kredit macet di masa depan. Tentunya dengan tetap melakukan pendampingan usaha yang baik oleh perbankan," tegasnya.
Salah satunya, usul mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, dengan meminta nasabah KUR untuk membuat tabungan khusus cicilan KUR. Bank bertanggung jawab untuk memastikan nasabah memiliki modal literasi keuangan dan manajemen bisnis yang baik sebelum memberikan pinjaman KUR.
"Sehingga Kami mengusulkan agar literasi keuangan dimasukkan menjadi dalam kurikulum pendidikan nasional. Karena pembangunan SDM harus berjalan bersama dengan pembekalan yang cukup tentang literasi keuangan," pungkas Sultan. (rmol)