Potensi kerawanan dan Keamanan Masa Kampanye Pemilu Jadi Pengawasan Penting Bawaslu
Bagikan
PUBLIKSATU, JAKARTA - Masa kampanye Pemilu 2024 sudah resmi dimulai sejak Selasa (28/11). Potensi kerawanan selama masa kampanye menjadi perhatian banyak pihak. Keamanan pada masa kampanye kali ini, membutuhkan kedewasaan para elit politik kontestan gelaran lima tahunan tersebut.
Keamanan masa kampanye, yang bertepatan dengan momen Natal 2023 dan Tahun 2024 dibahas dalam Dialog Publik yang digelar Divisi Humas Polri, di Jakarta pada Rabu (29/11). Salah satu pembicara dalam forum itu adalah sosok pemikir kebangsaan sekaligus dosen pascasarjana politik Universitas Nasional M Alfan Alfian.
Dia mengatakan, demokrasi itu memberikan peluang kepada siapapun untuk memenangkan Pemilu. "Karena prinsip demokrasi satu orang satu suara," jelasnya.
Dia mengatakan, Bawaslu harus tegas dalam mengawasi penyelenggaraan seluruh rangkaian Pemilu. Pengawasan itu penting, supaya tidak ada penyimpangan. Termasuk diantaranya potensi muncul dan berkembangnya politik identitas.
Baca Juga: KPU Tengah Berupaya Menemukan Solusi Kendala Izin Pendirian TPS di Luar Negeri
Sementara itu Budayawan dan Rohaniawan Katolik Romo Antonius Benny Susetyo meminta para pihak yang terkait dengan penyelenggara Pemilu untuk menjaga kedamaian masyarakat. Serta dapat bekerja secara profesional. "ASN, TNI, Polri harus netral. Bawaslu harus adil dalam melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran," tuturnya.
Kemudian Romo Muji juga meminta para elit politik mengedepankan jiwa kenegarawanan. Caranya dengan memberi contoh antara perkataan dan perbuatan dalam mewujudkan Pemilu damai. Lalu Pemilu yang menggembirakan dan jadi ajang adu gagasan. Baginya kedewasaan para elit politik sangat penting untuk kesuksesan Pemilu, khususnya keamanan masa kampanye.
Sementara itu jajaran Polri menyatakan kesiapannya untuk mengamankan Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) yang kali ini waktunya bersamaan dengan masa kampanye Pilpres dan Pileg 2024. "Polri menggelar Operasi Lilin selama 12 hari, mulai 22 Desember 2024 hingga 2 Januari 2024 untuk mengamankan Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 sekaligus masa kampanye Pilpres dan Pileg," kata Karo Opsinal Baharkam Polri Brigjen Pol. Mahrozin Rahman.
Mahrozin menjelaskan, Operasi Lilin ini mengedepankan kegiatan pencegahan didukung deteksi dini dan pencegahan hukum dalam rangka pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. "Kita ingin masyarakat merayakan dan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman dan selamat," tegas Brigjen Mahrozin.
Baca Juga: Anggota DPR RI Meminta Tiga Capres-Cawapres Menyoroti Perpanjangan Perizinan PT Freeport Indonesia dalam Materi Kampanyenya
Menurut Karo Opsinal Baharkam Polri itu, situasi kamtibmas saat ini mengalami peningkatan secara kuantitas dan kualitas. Seiring dengan berlangsungnya perhelatan pesta demokrasi kampanye Pemilu 2023-2024 yang beririsan dengan Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Untuk itu, Polri menyiapkan101.092 personel dari Mabes Polri dan Polda jajaran dalam Operasi Lilin ini.
Ancaman terorisme, lanjut Mahrozun, masih menjadi kerawanan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Disamping kejahatan konvensional lainnya. Secara spesifik Brigjen Pol. Mahrozin Rahman menguraikan potensi ancaman dalam Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di antaranya adalah penolakan dan pembubaran kegiatan keagamaan.
Kemudian dalam bentuk teror dan serangan bom kelompok teroris. Serta kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan laut akibat meningkatnya mobilitas masyarakat. "Polri sudah melakukan antisipasi dengan Oerasi Mantap Brata, disamping melakuksn koordinasi dengan para stakeholder seperti Kemebhub, BMKG, Kementerian PUPR dan lainnya," terang Mahrozin. (*)