Tak Mau Pertaruhkan Nama Institusi, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Tegaskan Jajaran TNI AD akan Bersikap Netral
PUBLIKSATU, JAKARTA - Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan, jajaran TNI AD akan bersikap netral selama gelaran Pemilu 2024. Setelah dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Maruli akan mewujudkan tekad tersebut.
.
“Mengenai netralitas itu yang beliau sangat tekankan. Saya pribadi tidak ingin meng gambling kan (mempertaruhkan) nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik. Saya tidak mau nanti ini akan menjadi sejarah yang panjang, bahwa kami di TNI, Angkatan Darat khususnya, tidak netral dalam Pemilu,” ujar Maruli, Kamis (30/11).
Maruli menyatakan bersyukur atas amanah yang telah diberikan Presiden RI kepadanya. Ia berharap ke depan ia bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai orang nomor satu di TNI AD dengan baik.
Baca Juga: Atasi Dugaan Kebocoran Data Pemilu 2024, KPU Libatkan Kerjasama Lintas Lembaga
Pelantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 - TNI Tahun 2023, tentang Pemberhentian Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Pengangkatan Letjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang baru, terhitung mulai tanggal 29 November 2023.
Usai Pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian Presiden Joko Widodo menyematkan tanda jabatan KSAD, dan dilanjutkan dengan pengambilan Sumpah Jabatan, serta penandatanganan berita acara pengangkatan. Semua prosesi tersebut disaksikan pula oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal TNI Listyo Sigit Prabowo.
Baca Juga: Ditawarkan Rp 1,2 Miliar, Peretas Situs KPU Klaim Kuasai 252 Juta Data
Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 - Tahun 2023, tentang Kenaikan Pangkat Dalam Golongan Perwira Tinggi TNI, KSAD juga kini resmi menyandang pangkat baru sebagai Jenderal TNI (Bintang Empat).
Acara pelantikan KSAD juga dihadiri oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, para Pejabat Tinggi Negara, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Kasal Laksamana Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wakasad Letjen TNI Arif Rahman, M.A., serta para pejabat tinggi di TNI dan Polri.