Konflik Gaza Dibahas di New York, Semua Menlu Anggota OKI Hadir
PUBLIKSATU, - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) bersama rekan-rekan Menlu dari anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menggelar pertemuan di New York pada Rabu (29/11).
Agenda utama pertemuan adalah membahas langkah-langkah untuk menangani krisis kemanusiaan di Gaza.
Baca Juga: Hubungan Memanas, Korea Utara Sebut AS Negara Bermuka Dua
Pertemuan tersebut diselenggarakan seiring dengan peringatan Hari Solidaritas Internasional Palestina yang diperingati setiap tahun pada tanggal yang sama.
Dilaporkan oleh JawaPos.com dari kemlu.go.id Menlu RI menyampaikan, "Untuk tahun ini, semua Menlu OKI yang berada di New York hadir dalam peringatan tersebut untuk menunjukkan dukungan kuat kepada Palestina," ujar Menlu Retno Marsudi.
Retno Marsudi menambahkan, “Dalam peringatan tersebut, Presiden Indonesia juga menyampaikan pesan tertulis yang intinya menegaskan kembali dukungan Indonesia kepada perjuangan bangsa Palestina.”
Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menjalankan mandat dari Pemimpin OKI yang diberikan pada Konferensi Tingkat Tinggi OKI di Riyadh pada tanggal 11 November.
Mereka mengadakan pertemuan kunci dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang juga menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB di New York.
Pertemuan tersebut mencapai sejumlah kesepakatan penting, termasuk mengakui urgensi komunitas internasional untuk memastikan pembentukan jalur bantuan yang aman menuju Jalur Gaza.
Kesepakatan lainnya mencakup upaya bersama untuk mendorong kembali ke jalan perdamaian melalui implementasi resolusi internasional terkait solusi dua negara.
Para Menlu OKI dan Menteri Luar Negeri RRT juga sepakat memberikan hak-hak sah bagi rakyat Palestina untuk mendirikan negara mereka sendiri, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Mereka menyoroti tanggung jawab komunitas internasional dalam menolak selektivitas dalam menerapkan standar hukum dan moral internasional.
Serta mengutuk segala bentuk pemukiman Israel dan pengusiran paksa terhadap rakyat Palestina, termasuk di Yerusalem Timur.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB, para Menlu menegaskan urgensi pembebasan tahanan dan pengiriman bantuan kemanusiaan.