Ganjar Tanggapi Aduan Masyarakat Adat Menyebutkan Kaltim Terpinggirkan Akibat Ulah Oligarki yang Merusak Alam

PUBLIKSATU, BALIKPAPAN - Masyarakat adat mengeluhkan kondisi lingkungan hidup yang tergerus di Kalimantan Timur kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Hal itu mereka sampaikan saat ia menghadiri dialog bersama tokoh masyarakat adat Dayak dan lintas agama di Balikpapan, Selasa (5/12) malam kemarin.

Dalam pertemuan itu, salah seorang tokoh adat Dayak menyebut nasib masyarakat adat di Kalimantan Timur menjadi terpinggirkan akibat ulah oligarki yang mengotak-atik hukum untuk kepuasannya sendiri.

Ia juga mempersoalkan hak-hak ulayat yang hanya diakui negara di atas kertas tanpa langkah nyata di lapangan. Salah satunya adalah terkait pelepasan hutan adat dan lain-lain.

Seorang tokoh adat lainnya menanyakan langkah Ganjar untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut.

Menanggapi hal itu, Ganjar menegaskan sikapnya terhadap lingkungan hidup sejalan dengan masyarakat adat. Namun, ia mengakui ada dilema yang mesti dihadapi dalam persoalan tersebut.

Baca Juga: KPU Umumkan Model Debat Capres-Cawapres Berpasangan dalam Format Kandidat-Moderator

"Sungai rusak apakah akan diperbaiki? Harus, Pak. Tapi kan penduduk kita tambah, Pak. Butuh ruang, butuh energi, ya nggak? Butuh perumahan, maka semakin tertekan kondisi lingkungan," ucapnya.

"Maka apa yang harus dilakukan betul-betul (adalah) pembangunan harus berkelanjutan. Berkelanjutan apa? Mesti bertahap. Yah kemarin berkeliling ke beberapa daerah disampaikan cerita serupa," sambung Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan menjadi sebab kerusakan lingkungan ini. Namun di sisi lain, sumber daya alam itu menawarkan nilai ekonomi yang baik.

"Ini ada semacam dilema. Ada potensi bagus, butuh investasi dan bisa mengolah sumber daya alam. Pilihannya kita kelola atau tidak kita kelola? Contoh saja, kalau yang di sini ada apa? Minyak, gas, batu bara. Pertanyaannya, batu baranya mau kita ambil atau nggak, Pak?" tanyanya.

Tokoh adat itu kemudian menjawab bahwa sumber daya alam itu bisa tetap diambil, namun dengan syarat.

"Ambil dengan syarat? Setuju. Saya ikut Anda," jawab Ganjar.

Baca Juga: Pasangan Anies-Muhaimin Berjanji Bakal Turunkan Biaya Haji

Ia mengakui selama ini ekses dari eksplorasi sumber daya alam memang lebih banyak unsur negatifnya. Akibatnya, sumber daya alam melebar dari kawasan yang ditentukan dan dengan kemudian berstatus ilegal.

"Maka inilah kenapa saya dengan Pak Mahfud kencang bicaranya. Kalau ini kita tertibkan, kaitannya kan dengan kolusi, korupsi, karena tidak sesuai dengan aturan," kata Ganjar.

Ia juga mengungkit situasi-situasi di lapangan yang juga kerap dijumpai ketika menindak bisnis ilegal yang merusak lingkungan itu.

"Mau ditegakkan apa tidak? Harus? Pas kita tegakkan (ternyata) teman kita. Nggak masalah? 'Pak, saya pendukung Pak Ganjar, lho', gimana?" tanya Ganjar.

Para tokoh adat kemudian sontak menjawab, "Gaspol!". Politisi PDI-P itu lalu menjawab seakan menantang balik mereka karena merasa tahu bahwa hal-hal semacam itu tidak segampang itu diputuskan.

"Gaspol? Ini Anda lho yang ngomong ya, awas ya. Kalau nanti kita gaspol begitu, saya berharap dari sini akan bisa teriak kita dukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud," ungkapnya.

Ganjar juga bercerita pengalamannya ketika berkunjung ke Fujian, Cina, yang memiliki hunian bertingkat dan menjulang tinggi. Padahal, ei sekitarnya terdapat lahan luas yang masih ditumbuhi hutan.

Ia lantas bertanya hal itu kepada gubernur, dan gubernur itu menjawab bahwa hunian warga dibuat bertingkat demi menjaga hutan.

"Itu yang namanya kompromi. Itu yang namanya kita bisa memitigasi agar kemudian tidak terjadi kerusakan," pungkasnya.