Jelang Pemungutan Suara Pilpres, Presiden Ingatkan KPU agar Hindari Kesalahan Teknis
PUBLIKSATU, JAKARTA – Tepat 45 hari menjelang pemungutan suara Pemilu 2024, jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia menggelar konsolidasi nasional (konsolnas) di Senayan, Jakarta, kemarin (30/12). Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo meminta penyelenggara untuk bekerja secara teliti dan hati-hati.
Jokowi mengatakan, dalam situasi politik yang panas, kesalahan sekecil apa pun harus dihindari. Sebab, meski terkesan kecil, hal itu dapat dipolitisasi dan bisa memberikan efek besar. ”Keteledoran teknis bisa berimplikasi politis,” ujarnya.
Politisasi, kata Jokowi, bisa punya efek berbahaya. Tidak hanya mengancam kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilu, yang lebih fatal dapat mengganggu stabilitas negara. Ketelitian itu, lanjut dia, harus dilaksanakan pada semua tahapan. Mulai distribusi, kesiapan petugas, hingga aspek teknis lainnya. Semua harus mengacu pada aturan. ”Bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai, ya kan? Apalagi KPU mencoba melenceng dari aturan,” terangnya mengingatkan.
Lebih lanjut, Jokowi juga mewanti-wanti kesiapan aspek teknologi informasi. Presiden menekankan, keamanan infrastruktur digital harus mendapat perhatian serius. ”Saya mengajak jaminan keandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik,” terangnya.
Jokowi juga memastikan, instrumen negara akan memfasilitasi penuh pelaksanaan pemilu. Namun, sebatas masalah teknis. Di luar itu harus tetap menjaga netralitasnya. ”Misalnya, bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah terluar bisa dibantu aparat,” ungkapnya.
Dia menyatakan, pemilu Indonesia memang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Sebab, melibatkan lebih dari 204 juta pemilih dengan persebaran wilayah yang sangat luas.
Kasus kesalahan teknis memang tengah menjadi sorotan banyak pihak. Teranyar, surat suara untuk WNI Taiwan yang mencoblos via pos ternyata dikirim dua pekan lebih cepat dari jadwal yang semestinya. Kasus itu menjadi isu liar di media sosial.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengamini wanti-wanti yang disampaikan Presiden Jokowi. Dia menerangkan, konsolnas kemarin juga bagian dari upaya mengantisipasi persoalan. Termasuk menguatkan soliditas organisasi KPU se-Indonesia. ”Mengingat pada hari ini, 30 Desember 2023 itu dalam posisi 45 hari menuju pemungutan suara,” ujarnya.
Hasyim menerangkan, persiapan pemilu sejauh ini berjalan sesuai tahapan. KPU tengah menyelesaikan rekrutmen anggota KPPS untuk melayani pemilih di TPS. Termasuk melakukan pelatihan guna memberikan pemahaman.
KPU juga tengah menjalankan distribusi logistik pemilu seperti surat suara dan kebutuhan lain. Untuk luar negeri, pengiriman sudah tuntas 100 persen. Di dalam negeri, sebagian distribusi sudah sampai di level kabupaten/kota. ”Targetnya sudah sampai di TPS pada H-1 sebelum hari pemungutan suara,” ungkapnya. Sejauh ini, Hasyim menyebut distribusi masih berjalan sesuai rencana.
Disinggung soal kesiapan sistem teknologi informasi yang diminta Jokowi, Hasyim memastikan KPU menyiapkan optimal. Namun, dia menyatakan, KPU membutuhkan dukungan lembaga lain seperti BSSN, BIN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga aparat hukum.
Berdasar data KPU hingga 25 Desember, proses cetak suara lima jenis pemilihan ada di kisaran 55–71 persen. Sementara itu, progres distribusi ada di kisaran 43–61 persen. Baik produksi maupun distribusi, persentase tertinggi adalah surat suara pemilihan DPR. Untuk formulir plano, proses produksi mencapai 54–95 persen.