Data Debat Capres Tidak Akurat dan Menyesatkan Publik, Mentan Luruskan

PUBLIKSATU, JAKARTA--Debat Pilpres 2024 keempat telah dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu malam (21/1/2024).

Namun ada beberapa pernyataan terkait sektor pertanian yang menurut Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tidak tepat dan perlu diluruskan.

“Kami menyayangkan beberapa data tidak di kroscek secara detail yang kami kawatirkan bisa menyebabkan disinformasi di masyarakat,” tegas pada keterangan pers, Senin,22 Januari 2024.

Debat Pilpres 2024 keempat khusus menampilkan para kandidat calon wakil presiden (Cawapres) membahas tema spesifik pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Untuk yang pertama, Andi Amran menyoal pernyataan Prof. Mahfud MD yang menyatakan bahwa “Petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar, pasti ada yang salah."

Mentan menjelaskan, bahwa tema besar pembangunan pertanian Indonesia tahun 2024 adalah transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern, dengan maksud agar seluruh proses aktivitas pertanian menggunakan alat mesin pertanian modern. Contoh penggunaan rice transplanter, combine harvester, Rice Milling Unit (RMU) dan seterusnya.

Gagasan besarnya bertujuan menekan biaya produksi di atas 20-30%, planting index 1-2, peningkatan mutu, mengurangi looses, dan petani mampu bertransformasi ke sektor pertanian lainnya seperti perbibitan, perbengkelan, RMU dan dryer.

Pemerintah berharap dengan ini secara otomatis jumlah petani tradisional berkurang, namun kesejahteraan petani meningkat. Ini terbukti dengan tercapainya Nilai Tukar Petani (NTP) 117,76 tertinggi dalam sejarah pertanian Indonesia.

Mentan menjelaskan berbeda dengan klaim Prof. Mahfud tersebut, justru dalam beberapa tahun terakhir nilai dan volume subsidi pupuk menurun, yang diakibatkan penurunan jumlah nilai subsidi dan kenaikan harga bahan baku pupuk.

Data menunjukkan bahwa Sejak 2019, tren alokasi subsidi pupuk Indonesia menurun dari Rp34,1 triliun menjadi Rp31,1 triliun pada 2020, dan terus menurun hingga Rp25,3 triliun pada 2023. Juga dari jumlah volume yang diberikan rata-rata sekitar 9 juta ton hingga hanya mampu 6,1 juta ton pada tahun 2023. Terkini kemampuan subsidi pemerintah hanya 4,7 juta ton (2024).

Hal ini akibat bahan baku yang semakin mahal, yakni Harga DAP (Diamonium Fosfat) mengalami kenaikan sebesar 76,95 persen, sedangkan harga pupuk urea naik hingga sebesar 235,85 persen.

Kenaikan harga pupuk yang mempengaruhi volume pupuk subsidi tersbut disebabkan pandemi covid 19 dan terjadinya perang Rusia-Ukraina yang berujung pembatasan Ekspor Bahan Baku yang Dilakukan Rusia, Ukraina dan China.

Saat ini ketiga negara tersebut adalah pengekspor dua jenis bahan baku pupuk NPK, yakni Fosfor (P) dan Kalium (K) terbesar.