Polres Baubau Gelar Pasukan Operasi Ketupat Anoa 2024

PUBLIKSATU, BAUBAU Polres Baubau melaksanakan apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Anoa 2024 dalam rangka Pengamanan Idul Fitri 1445 H tahun 2024 di wilayah hukum Polres Baubau bertempat di Lapangan Apel Polres Baubau, Rabu (03/04/2024).

Pimpinan Apel Gelar Pasukan Ops Ketupat Anoa 2024 Kapolres Baubau AKBP Bungin Masokan Misalayuk, SH, SIK, Msi dalam sambutanya membacakan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2024 sebagai komitmen nyata sinergitas TNI-Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan hari raya Idul Fitri 1445 H.

Berdasarkan survei indikator, kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan dan penanganan arus mudik tahun 2023 mencapai 89,5% atau meningkat 15,7% dibanding tahun 2022. Hal ini merupakan wujud apresiasi masyarakat atas kerja keras kita bersama yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengamanan arus mudik dan balik tahun ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan survei Kemenhub RI tahun 2024 diperkirakan terdapat potensi pergerakan masyarakat sebesar 193,6 juta orang atau meningkat 56,4% dibandingkan tahun 2023. Berkaitan hal tersebut, presiden Joko Widodo menekankan bahwa “mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali kenaikannya 56 persen dibanding tahun yang lalu. Total yang akan mudik 190 juta pemudik tahun ini kurang lebih, ini dari survey. Oleh sebab itu, saya menghimbau, mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal”.

Untuk menjawab tantangan ini TNI-Polri bersama stakeholder terkait melaksanakan operasi terpusat dengan sandi “Ketupat 2024” yang melibatkan 155.165 personil, selama 13 hari dari tanggal 4 sampai dengan 16 april 2024. Operasi ini telah diawali KRYD tanggal 28 Maret sampai dengan 3 April 2024 dan akan dilanjutkan pasca operasi tanggal 17 sampai dengan 23 April 2024.

Dalam operasi ini telah dipersiapkan 5.784 pos yang terdiri dari 3.772 pos pengamanan, 1.532 pos pelayanan dan 480 pos terpadu, dalam rangka pelayanan dan pengamanan utamanya pada jalur-jalur rawan seperti kemacetan, kecelakaan, kriminalitas dan bencana alam, serta di pusat-pusat keramaian. Tentunya pos-pos yang digelar harus mampu memberikan pelayanan prima dan pengamanan optimal."

Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas melalui pengaturan operasional angkutan barang, sistem one way dan contra flow, penerapan ganjil genap, ketentuan penyeberangan, delaying system dan buffer zone, hingga penundaan proyek konstruksi. Pahami dan implementasikan SKB ini secara presisi di lapangan serta sosialisasikan kepada masyarakat.

Tentunya kita dihadapkan pada situasi dinamis dalam pelaksanaan pengamanan. pahami betul karakteristik wilayah masing-masing seperti titik rawan banjir, rawan longsor dan rawan gangguan kamtibmas, utamanya yang berada di jalur-jalur mudik. Skenario-skenario menghadapi potensi gangguan dan situasi kontijensi harus dipersiapkan secara matang.

Aspek keamanan dari gangguan kamtibmas juga harus menjadi perhatian penting, baik pada rumah yang ditinggalkan, jalur mudik, maupun lokasi wisata dan pusat keramaian lainnya. lakukan patroli bersama pada jam-jam rawan, siapkan layanan pelaporan rumah yang ditinggalkan dan penitipan kendaraan sehingga masyarakat dapat mudik dengan tenang."tutupnya.

Peliput : Suari