Pemkab Mubar Dililit Utang sekitar Rp 13,6 M Pada Pihak ke Tiga
LAWORO-Diam-diam Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Pemkab Mubar) ternyata dililit utang puluhan miliar kepada pihak ketiga. Utang tersebut imbas dari pekerjaan kantor Bupati Mubar, Kantor DPRD, dan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati yang dikerja mulai tahun 2023-2024 lalu.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Mubar, Unding mengatakan, utang yang dimiliki oleh Pemkab Mubar adalah sisa dari pembayaran proyek ketiga pembangunan gedung tersebut yang belum terlunasi kepada pihak kontraktor.
"Pembangunan kantor bupati baru sisa dari pekerjaan yang belum terbayarkan sebesar Rp. 9 M. Kantor DPRD sebanyak Rp. 3 M, dan Rujab Bupati tersisa 1,6 M," sebut mantan Camat Towea, Kabupaten Muna itu saat ditemui diruang kerjanya, Kemarin (5/02/2025).
Meski demikian, Pemkab Mubar tetap akan menutupi sisa pembayaran proyek ketiga gedung itu kepada pemenang tender. Rencananya tahun anggaran 2025 ini semua utang itu akan ditutupi kepada pihak kontraktor.
"Itu pun tergantung pimpinan baru atau Bupati baru. Karena bupati yang akan dilantik nanti, akan melakukan penyesuaian visi-misi dalam program kerja 100 hari. Namun tetap akan dilunasi entah itu pada saat penyesuaian RPJMD atau nanti pada saat anggaran perubahan tahun 2025 ini," ucapnya.
Kata dia, harusnya pembayaran pekerjaan kantor bupati, kantor DPRD, dan gedung rujab bupati dilunasi pada anggaran perubahan tahun 2024 lalu. Namun saat itu ada kebijakan lain sehingga belum bisa dibayarkan. "Pak sekda yang paham soal kebijakan keuangan saat itu. Karena saya sudah bersurat kepada pihak Pemda dalam hal ini sekda sekitar Agustus, bahwa PUTR sudah akan melakukan PHO pekerjaan kantor, agar disiapkan dana pada anggaran perubahan," katanya.
Pembangunan kantor bupati Mubar yang dikerja sejak tahun 2023 lalu mengocek keuangan daerah sebesar Rp. 38,606 M. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT. Adhi Prima Mandiri Persada. Namun dana itu belum merampungkan semua item pembangunan kantor.
Terpantau masih ada yang harus diselesaikan seperti lantai belum dipasang tehel, termasuk beberapa konstruksi lain yang masih butuh pekerjaan. Berdasarkan hitungan pihak PUTR Mubar, untuk merampungkan seluruh konstruksi bangunan kantor masih membutuhkan uang kurang lebih Rp. 22 M.
"Kebutuhan dana sebesar Rp. 22 M itu diluar pagar, jalan, serta penataan halaman. Pembangunan kantor bupati yang sudah menelan dana senilai Rp. 38,606 M itu bersumber dari DAU dan Bansos," terang Unding.(Gola)