Berita Terkini
Busel

Sengketa Pilkada Busel, MK : Pemohon Tidak Jelas

Oleh Nusma Nagara Muli · Rabu, 5 Februari 2025 18:57 WIB · 2 menit baca
Sengketa Pilkada Busel, MK : Pemohon Tidak Jelas

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Buton Selatan Tahun 2024 yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan (Paslon) Nomor Urut 3 Aliadi dan La Ode Rusyamin tidak dapat diterima. Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas/kabur atau obscuur libel.

Permohonan Perkara Nomor 80/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut dipimpin Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan/ketetapan pada Selasa (4/2/2025) malam di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Jakarta.

“Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon Nomor 80/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan, Mahkamah berpendapat permohonan perkara nomor 80/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak memenuhi syarat formil permohonan.

Oleh karena itu tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon tersebut adalah tidak jelas, kabur, atau obscuur. Mahkamah berpendapat pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

“Permohonan Perkara Nomor 80/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak memenuhi syarat formil permohonan, oleh karena itu tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tersebut adalah tidak jelas, kabur, atau obscuur,” kata Arsul.

Paslon Nomor Urut 3 Aliadi dan La Ode Rusyamin selaku pemohon mendalilkan keberpihakan Penjabat (Pj) Bupati Buton Selatan. Hingga melakukan tindakan menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 Muhammad Adios dan La Ode Risawal selaku pihak terkait.

Melalui kuasa hukumnya pemohon mendalilkan, Pj Bupati Buton Selatan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) pada 18 November 2024. Kemudian sehari setelahnya membatalkan keputusan tersebut. Pj Bupati Buton Selatan juga terindikasi memobilisasi masa ASN hingga pejabat tinggi pada Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan untuk memenangkan Paslon 2.

Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilbup Kabupaten Buton Selatan. Perolehan suara Paslon 1 Samirudin-La Muhadi adalah 11.424 suara, Paslon 2 Muhammad Adios-La Ode Risawal 17.681 suara, Paslon 3 Aliadi-La Ode Rusyamin 14.242 suara, dan Paslon 4 Hardodi-La Ode Amiruddin 2.799 suara.

Namun Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan tersebut. Serta memerintahkan KPU Kabupaten Buton Selatan segera melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS-TPS yang berada di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Atau setidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS sebegaimana yang dimohonkan pemohon.

Perkara sengketa Pilkada Busel belum berakhir. Pasalnya masih ada lagi satu perkara. Yang kini MK masih akan mengagendakan sidang putusan permohonan nomor 134 /PHPU.BUP- XIII/2025 yang diajukan pasangan nomor 4 Hardodi-Amirudin. Jadwal sidang ini akan digelar hari ini, Rabu 5 Februari 2025 pukul 19.30 WIB.(aga)