Anggaran Terbatas, Aleg Provinsi Minta Pemda Muna Usulkan Sejumlah Jalan Kabupaten Naik Status Jadi Jalan Provinsi
PUBLIKSATU, RAHA --- Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Hal tersebut ditegaskan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 bahwa seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah harus mengurangi anggaran belanja yang tidak produktif serta memastikan anggaran tersebut digunakan secara efisiensi demi kesejahteraan rakyat.
Meskipun dampak dari pada efisiensi anggaran tersebut pemerintah telah memastikan tidak akan berimbas kepada pelayanan publik, belanja pegawai dan bantuan sosial, namun rasa kekhawatiran tetap dirasakan oleh Pemerintah Daerah terutama di Kabupaten Muna.
Pasalnya dalam postur APBD Kabupaten Muna tahun anggaran 2025 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami pemotongan sekitar Rp 57, 2 miliar. Pemotongan itu terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR). Tentu akan berdampak pada program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Muna.
Atas kondisi tersebut Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara L.M. Marsudi meminta Pemda Muna untuk mengusulkan sejumlah ruas jalan di Muna agar dinaikan statusnya menjadi jalan provinsi.
Permintaan itu dikarenakan kondisi keuangan kabupaten Muna sangatlah terbatas untuk membiayai seluruh ruas jalan rusak maupun jalan rusak sedang yang ada di Kabupaten Muna.
"Saya melihat kondisi keuangan daerah kita ini sudah terseok-seok, saya beritahu pak Bupati tanpa efisiensi anggaran, kita sudah setengah mati ini,"ungkap Marsudi, saat Reses Di Muna. Minggu, 16/02/2025
Ia mengatakan jalan provinsi di Kabupaten Muna sudah tidak ada lagi yang rusak. Dimana semua ruas jalan sudah di perbaiki mulai dari tugu lagiagadi - Wamengkoli dan ruas jalan Maligano - Ronta sudah dibenahi.
"Makanya begitu kita mau anggarankan jalan provinsi di Kabupaten Muna tidak ada. Makanya saya minta kepada Pemda Muna melalui Kadisi PU coba usulkan peningkatan status jalan kabupaten menjadi satus jalan Provinsi sehingga kita bisa berkolaborasi untuk perbaikan jalan di Kabupaten Muna,"ujar Politisi PKB ini.
Misalnya lanjut Marsudi jalur dari kota menuju Kampung lama dan Wakuru dinaikan statusnya menjadi jalan provinsi begitu juga jalur jalan lain misalnya dari Tampo menuju Langkomapo, Kombikino sampai Muna Barat sehingga bisa terkoneksi dengan baik.
"Supaya dari mantobua sana kita bisa anggarkan melalui anggaran provinsi, sehingga anggaran jalan dalam APBD Muna itu bisa dialihkan ke kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat,"Pungkasnya. (Anuardin)