Perdana Berkantor, Bupati Mubar Dapat Kesan Buruk dari OPD

PUBLIKSATU, LAWORO-Bupati Kabupaten Muna Barat (Mubar) La Ode Darwin, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) disejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kamis (6/2) kemarin. Kantor pertama yang didatangi orang nomor satu di Mubar ini adalah Dinas Kesehatan (Dinkes). Disusul Dinas PPTSP, Puskesmas Wuna, Bappeda, dan Inspektorat.

Kebiasaan para ASN selama ini jarang diperiksa kedisiplinannya terbawa-bawa hingga sekarang. Terbukti 2 instansi pemerintah yang didatangi Bupati La Ode Darwin, hanya menemukan 7 orang pegawai. Sebut saja Dinas Kesehatan baru diisi 3 orang pegawai, dan PPTSP baru diisi 4 orang pegawai.

"Pertama saya datangi Dinas Kesehatan. Saya tiba disana kurang 5 menit stengah 09.00 Wita, kisaran pukul 08.25 Wita. Saya periksa baru 3 orang pegawai yang hadir. Mestinya, pukul 08.00 Wita kantor sudah mulai melakukan pelayanan,"ungkapnya.

Pun sama hasilnya didapat di Dinas PPTSP. Waktu sudah menunjukan pukul 09.10 Wita, baru 4 orang pegawai yang terlihat hadir ditempat. Nanti di Puskesmas Wuna, baru Bupati terlihat semangat. Karena disana ia disambut banyak pegawai.

"Baru Puskesmas Wuna yang lengkap formasinya. Kalau Dinas Kesehatan, mulai Kepala Dinas, Sekretaris, belum tiba saat saya sidak. Baru 3 orang pegawai yang hadir. PPTSP, 10 menit saya berada dikantor baru muncul kepala dinas,"ujar La Ode Darwin.

Setelah melakukan sesi tanya jawab dengan para pegawai Puskesmas termasuk beberapa warga yang datang berobat, DW sapaan akrab La Ode Darwin melanjutkan perjalanan menuju kantor Bappeda. Kehadiran pegawai dikantor yang dipimpin Raden Djamun Sunjoto itu, sudah terlihat sudah cukup banyak.

Aneh Katanya Bupati, absensi pegawai Bappeda tidak ada. Alasan salah seorang oknum pegawai yang berada dikantor tersebut, daftar hadir pegawai dibawah oleh salah seorang oknum Kepala Bidang (Kabid). "Begitu juga saat saya datang di Inspektorat. Daftar hadir pegawai tidak ada,"ucapnya.

Suami Rika Purwaningsih itu melakukan sidak dihari pertama berkantor, guna memastikan kedisiplinan para pegawai termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ia ingin membuktikan bahwa keluhan masyarakat terkait kurangnya disiplin pegawai betul-betul terjadi.

"Saya memastikan kehadiran pegawai, karena mereka ini menerima TPP. Beban daerah adanya TPP kurang lebih Rp 36 Miliar. Bagaimana caranya mereka bekerja dengan tidak benar, kehadiran mereka tidak jelas, tetapi menerima hak full selama 1 bulan, itu kan tidak bagus. Tidak berkah. Ibaratnya sama ko makan uang rakyat,"kesalnya.

Baginya hasil sidak pertama berkantor ini merupakan catatan buruk bagi OPD. Nantinya akan disikapi secara tegas. Ia lebih memperketat kehadiran pegawai. Jika terlambat berkantor 5 menit saja tanpa alasan yang jelas, maka TPP mereka menjadi konsekuensi.

"Kita upayakan kedepan setiap instansi diadakan absen elektronik. Absen yang diterapkan ini sistem retina. Jadi harus faceprint. Kemudian akan awasi dengan CCTV. Pemantauan daftar hadir ini akan dipegang oleh tim pemantau kehadiran pegawai,"terang, Darwin.(Gola)