Gelar Rapat Paripurna, Ketua DPRD Tegaskan, Kemerdekaan Bukan Hanya Formalitas, Tapi Tanggung Jawab Kolektif
PUBLIKSATU, WANGIWANGI - Badan Legislatif Daerah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-80.
Rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati Wakatobi Safia Wualo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah instansi terkait itu dirangkaikan dengan mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden RI di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Wakatobi, Jumat (15/8).
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi Syaharuddin menyatakan, perayaan hari kemerdekaan RI yang diselenggarakan setiap tahunnya bukan hanya upacara formalitas, melainkan kesempatan introspektif untuk mengevaluasi sejauh mana semua pihak telah mengisi kemerdekaan dengan aksi konkret, melaksanakan pembangunan dan pelayanan prima bagi rakyat.
Menurut Syaharuddin, kewajiban mengisi kemerdekaan bukan hanya berada di tangan pemerintah pusat. Namun, hal tersebut menjadi tanggung jawab kolektif semua komponen di daerah, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, kalangan akademisi, dan komunitas sipil.
Diungkapkan Syaharuddin, tanggung jawab mengisi kemerdekaan bukan hanya berada di pundak pemerintah pusat. Namun hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen di daerah termasuk legislatif, eksekutif, yudikatif, akademisi, dan semua masyarakat wakatobi.
"Refleksi mendalam mengenai makna kemerdekaan menekankan, bahwa kemerdekaan yang diraih 80 tahun silam bukanlah hadiah, namun hasil perjuangan panjang dan pengorbanan besar para pahlawan bangsa," ujarnya.
Menurut Syaharuddin, sidang paripurna itu menjadi kesempatan krusial bagi semua komponen di Kabupaten Wakatobi, untuk mengkaji makna kemerdekaan dan memperkuat tekad dalam membangun daerah yang lebih maju. Syaharuddin menjelaskan, DPRD Kabupaten Wakatobi memiliki peran vital dalam menjamin pembangunan berjalan secara proporsional, merata, dan berkelanjutan. Termasuk berbagai agenda yang telah dijalankan bersama Pemerintah Lokal dalam waktu kurang dari satu tahun setelah pelantikan, yang merupakan bukti keseriusan dan aksi nyata dalam mendukung pembangunan daerah dan program pemerintah pusat.
"Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Selain itu, mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat," sambungnya.
Syaharuddin menyerukan kepada semua komponen untuk terus memelihara semangat kerja sama, memperkuat sistem demokrasi, dan bersama-sama merealisasikan visi daerah sebagai Kabupaten maritim yang sejahtera dan lestari.
"Inshaallah dengan kerja kolaboratif serta terus mendorong komitmen bersama, masa depan daerah kita akan semakin lebih baik,"tutupnya (p7).