Pemda Buton Tengah dan Bank Mandiri Kolaborasi Perkuat Digitalisasi Layanan Keuangan
LABUNGKARI, Rubriksultra.com – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah resmi menjalin kerja sama dengan Bank Mandiri melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait penguatan digitalisasi layanan perbankan.
Penandatanganan MoU dilakukan langsung Bupati Buton Tengah Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si, dengan Manajemen Bank Mandiri pusat yang diwakili Kepala Bank Mandiri Cabang Baubau,
Ridwan Symuru beberapa waktu lalu.
Ridwan Symuru menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemda Buton Tengah. Ia mengungkapkan bahwa proses inisiasi MoU ini telah berlangsung lebih dari satu tahun sebelum akhirnya dapat diwujudkan.
“Terima kasih kepada Bapak Bupati dan seluruh jajaran Pemda Buton Tengah atas kepercayaannya kepada Bank Mandiri," ujarnya.
Dikatakan, MoU tersebut bukan hanya tentang digitalisasi transaksi pemerintah daerah, tetapi menjadi pintu pembuka kerja sama lanjutan di sektor UMKM, kredit pegawai, dan berbagai layanan perbankan lainnya.
Ridwan menekankan bahwa digitalisasi perbankan telah menjadi kebutuhan mutlak di era modern. Layanan seperti Livin’ by Mandiri kini memudahkan masyarakat melakukan seluruh transaksi keuangan tanpa harus datang ke kantor bank.
“Livin by Mandiri memungkinkan masyarakat bertransaksi 24 jam mulai dari buka rekening, transfer, pembayaran tagihan, hingga pembelian produk keuangan seperti saham. Semua ada dalam satu aplikasi,” tambahnya.
Ia juga menambahkan pertumbuhan pesat penggunaan QRIS di Indonesia, yang telah mencapai 6,24 miliar transaksi pada tahun 2024 dan terus meningkat signifikan pada 2025.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Buton Tengah, La Ode Ali Bakri, menyambut baik kerja sama tersebut.
Menurutnya, kolaborasi dengan Bank Mandiri akan meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah sekaligus memperluas akses layanan pembayaran bagi masyarakat.
“Kami berharap melalui kerja sama ini, Bank Mandiri dapat membangun link layanan pembayaran di seluruh desa, kelurahan, dan kecamatan di wilayah Buton Tengah, sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak dan retribusi dengan lebih mudah dan dekat dari tempat tinggal,” ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi pembayaran akan meningkatkan transparansi, mempercepat proses penerimaan daerah, serta mengurangi potensi transaksi tunai yang berisiko.