Sandiwara LKPJ Muna, Pimpinan Hadir, Kepala OPD "Membangkang'", Bachrun: Kalau Aturan Bolehkan, Saya Nonjob Semua
PUBLIKSATU, RAHA ---- Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muna Tahun 2025 yang seharusnya menjadi ajang krusial evaluasi kinerja daerah, justru diwarnai pemandangan miris, Kamis 01/04/2026
Gedung DPRD Kabupaten Muna mendadak menjadi panggung kritik pedas akibat rendahnya tingkat kehadiran para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Muna, Muhammad Rahim, serta dihadiri Bupati H. Bachrun dan Wakil Bupati La Ode Asrafil ini, ternoda oleh deretan kursi kosong pejabat eselon II.
Absennya para "pembantu" bupati ini memicu kemarahan legislator yang menganggap sikap tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga dewan. Mereka menyarankan kepada Bupati Muna untuk mencopot para kepala OPD yang suka abai dengan undangan DPRD.
Ketua Fraksi PKB, Syarif Ramadhan, secara terbuka meluapkan kekecewaannya. Ia menyoroti fenomena minimnya pendampingan dari jajaran asisten, staf ahli, hingga kepala dinas dalam momen penting pertanggungjawaban publik tersebut.
"Sangat mengherankan, agenda sepenting ini justru sepi dari kehadiran kepala OPD. Mereka seolah tidak menganggap penting kehadiran Bupati dan Wakil Bupati di sini," tegas Syarif dengan nada kesal.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi Demokrat, Cahwan, melontarkan kritik yang lebih menukik. Ia menilai ketidakhadiran para pejabat tersebut bukan sekadar masalah teknis, melainkan indikasi nyata krisis loyalitas bawahan terhadap pimpinan daerah.
Cahwan menegaskan bahwa kesuksesan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati mustahil tercapai jika mesin birokrasi di bawahnya bekerja setengah hati. Menurutnya, LKPJ adalah barometer kepatuhan, disiplin, dan kinerja.
"Bagaimana mungkin kita bicara mimpi besar membangun Muna jika konsistensi dan loyalitas kepala OPD saja diragukan? Kehadiran di rapat LKPJ adalah bentuk komitmen dasar. Jika ini saja diabaikan, maka mereka jelas-jelas menghambat program pemerintah," cetusnya.
Secara resmi, Fraksi Demokrat mendesak Bupati Muna untuk segera mengambil langkah ekstrem dengan bersih-bersih birokrasi, Melakukan rotasi dan mutasi total terhadap Kepala OPD yang dianggap tidak loyal.
Sebab kata dia, pejabat tanpa loyalitas hanya akan menjadi beban yang merusak efektivitas kebijakan pemerintah.
"Hanya pejabat yang punya loyalitas tinggi yang mampu mengawal kebijakan program pemerintah hingga tuntas. Segera copot mereka yang tidak sejalan," tegas Cahwan.