Dugaan PHK Sepihak PT Tri Adi Bersama, Disnaker Akui Adanya Unsur Cacat, DPRD Siap Dorong RDP

PUBLIKSATU, BAUBAU– Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Suara Buruh Terdiskriminasi (SSBT) pada Selasa (10/11/2026), sebagai bentuk protes terhadap penanganan pengaduan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap Didin, akhirnya mendapatkan respons dari sejumlah pihak terkait.

Didin merupakan korban yang mengadukan persoalan dugaan PHK sepihak oleh PT Tri Adi Bersama (Anteraja) kepada Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Baubau. Namun, pengaduan tersebut sebelumnya mendapatkan penolakan yang kemudian dipersoalkan oleh pihak SSBT karena dinilai tidak memiliki dasar dan prosedur yang tepat.

Dalam aksi tersebut, massa yang dipimpin oleh Riki selaku Koordinator Lapangan I (Korlap I) dan Syukur selaku Koordinator Lapangan II (Korlap II) menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Disnaker, termasuk meminta evaluasi terhadap penanganan pengaduan yang dialami Didin.

Menanggapi tuntutan massa, pihak Disnaker memberikan tanggapan bahwa terdapat unsur cacat prosedur dalam proses penngaduan tersebut. Respons ini menjadi perkembangan penting dalam perjuangan Didin untuk memperoleh kejelasan dan kepastian hukum atas persoalan yang dihadapinya.

Selain mendatangi Disnaker, massa aksi juga melakukan penyegelan kantor operasional Anteraja sebagai bentuk protes dan simbol perlawanan terhadap persoalan yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian yang diharapkan.

Perjuangan kemudian berlanjut ke Kantor DPRD Kota Baubau. Massa diterima dengan baik oleh Ketua Umum DPRD Kota Baubau yang memberikan dukungan agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk Disnaker dan PT Tri Adi Bersama (Anteraja).

Pihak pimpinan DPRD mendukung agar RDP dapat dilaksanakan secepatnya guna memberikan ruang klarifikasi, mengungkap persoalan secara terbuka, serta mendorong penyelesaian atas pengaduan yang disampaikan.

Bagi SSBT, perjuangan ini bukan semata-mata persoalan Didin sebagai korban, melainkan juga bentuk perlawanan terhadap buruknya pelayanan pengaduan apabila masyarakat yang mencari perlindungan hukum justru dihadapkan pada proses penolakan yang bermasalah.

"Kami tidak sedang meminta keistimewaan. Kami hanya menuntut hak untuk mendapatkan keadilan. Jangan sampai masyarakat yang datang mencari perlindungan hukum justru dihadapkan pada penolakan yang prosedurnya sendiri dipersoalkan.".

SSBT melalui Korlap I Riki dan Korlap II Syukur menegaskan bahwa perjuangan ini belum selesai. Pihaknya akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut, termasuk memastikan RDP DPRD benar-benar terlaksana dan menghasilkan tindak lanjut yang konkret.(p6)