Pemkab Busel Target WTP
PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah tahun 2017 lalu, Pemkab Busel hanya mampu meraih predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Oleh karena itu, untuk laporan keuangan tahun 2018 ini, diharapkan bisa meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Sultra tanggal 11 Juli 2018 lalu, tentang sistem pengendalian intern terhadap keuangan pemerintah daerah Buton Selatan (Busel) tahun anggaran 2017.
Menurut Kepala Dinas Infokom Busel, Muh Al Ichsan, penyusunan laporan keuanganPemkab Busel belum memenuhi standar laporan pengelolaan keuangan BPK untuk mendapatkan WTP. "Tapi insya Allah, kami seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Busel bersama bupati, Sekda dan kepala inspektorat telah melakukan rapat bersama untuk evaluasi terkait hal itu," imbuhnya, Selasa (4/9).
Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti temua-temuan BPK di seluruh OPD. Opini WTP ini yakni skornya 85 ke atas, untuk Busel tidak terlalu jauh capaian skor penilianya untuk mendapatkan WTP. Skor Busel pada hasil audit penyusunan laporan keuangan Busel tahun 2017 nilainya 79.
Artinya lanjut Ichsan, dengan beberapa catatan temuan BPK memacu Pemkab Busel untuk mencoba menyelesaikan temuan-temuan tersebut atau memperbaiki temuan di tiap OPD, tentunya melalui pendampingan inspektorat.
"Alhamdullah, Pemkab Busel sudah melakukan perbaikan dan menjadi komitmen bersama seluruh OPD untuk mendapat target WTP dari BPK tahun 2019 mendatang," katanya.
Kata dia, seluruh bendahara tiap OPD yang memiliki catatan temuan sudah dipanggil untuk melakukan perbaikan dari hasil laporan audit BPK tersebut.
Lanjut dia, untuk opini WTP tahun laporan keuangan tahun 2018 ini, Plt Bupati Busel, La Ode Arusani sudah menginstruksikan kepada seluruh OPD agar melaksanakan laporan pertanggungjawab dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Plt Bupati juga telah mewanti-wanti seluruh OPD akan dievaluasi kinerjanya, terutama laporan pertanggungjawaban keuangan yang bermasalah.
Maka itu, Plt Bupati menargetkan tahun 2019 mendatang, Busel bisa mendapatkan WTP. Kata dia, saat pertemuan dengan tim KPK di Palagimata Kota Baubau belum lama ini, Plt bupati berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik, meskipun Busel sebagai daerah otonomi baru.
Seluruh OPD diinstruksikan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Target WTP tahun 2019 kami Pemkab Busel optimis, insya Allah bisa dicapai," pungkasnya. (aga)