Kejari Hentikan Kasus Alat Musik Setda Baubau, Ini Alasannya

PUBLIKSATU, BAUBAU - Kasus proyek alat musik akhirnya lolos dari jeratan hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) tidak melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Baubau 2016 itu.

Alasan dan posisinya kurang lebih sama seperti penghentian penyelidikan kasus proyek pembangunan gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Baubau 2015.

"Penyelidikannya sudah kami hentikan, karena kerugian daerah sudah disetor ke kas daerah," ungkap Kasi Intel Kejari Baubau, Ruslan dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (7/11).

Dia menjelaskan, indikasi kerugian proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Baubau senilai kurang lebih Rp 2 miliar itu adalah terjadinya keterlambatan. Hingga kontrak selesai, CV Maju Jaya tidak mampu melengkapi alat musik yang dimaksud.

"Tapi barangnya sudah datang dan denda sudah dibayarkan. Total denda yang disetor ke kas daerah sebanyak Rp 42.699.253. Jadi kerugian daerah sudah tidak ada," urianya.

Ruslan mengakui, pihaknya sudah memeriksa sejumlah pihak bertanggung jawab dalam kasus ini. Diantaranya mantan Sekretaris Kota (Sekot) Muhammad Djudul selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Asisten III dalam kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Hasil penyelidikan, bukti-bukti dan keterangan para pihak terkait ternyata betul barang kurang lengkap pada habis kontrak. Tapi diberi waktu 50 hari melengkapi, makanya kena denda seperseribu per hari dari nilai kontrak," pungkasnya.

Sebelumnya, PPK alat musik Setda 2016, Armin mengaku sudah tidak ada masalah dengan proyek tersebut. Memang, awalnya ada sekitar 30 persen barang yang sempat tidak dipenuhi hingga kontak habis oleh CV Maju Jaya.

"Barangn dari luar negeri ini mengalami keterlambatan karena stok di pasar kosong ditambah kendala tranportasi," jelas Armin dikonfirmasi di ruang kerjanya, Maret 2018 lalu.(exa)