Wali Kota Baubau Dituntut Rp 1 M Terkait Ganti Rugi Tanah TBBM Pertamina
Bagikan
PUBLIKSATU, BAUBAU - Lahan lokasi berdirinya Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Baubau masih menjadi obyek sengketa. Hak kepemilikan tanah yang terletak di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari itu digugat secara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Baubau.
Adalah Hj Rumin alamat Jln Erlangga Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro yang menggugat sebagian kecil tanah lokasi berdirinya gedung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibangun 2008 lalu itu. Gugatannya tercatat teregister dengan nomor: 22/Pdt.G/2018/ PN Baubau.
"Sesuai dengan data perkara perdata di PN Baubau, memang benar ada gugatan terhadap sebagian tanah yang menjadi lokasi pembangunan Pertamina Baubau di Jln Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Sulaa," ungkap Humas PN Baubau, Hairuddin Tomu, Kamis (22/11).
Kata dia, luas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut kurang lebih 11.200 meter persegi. "Sesuai dalil posita dalil gugatan, Hj Rumin ini merasa tanah obyek sengketa tersebut merupakan miliknya," ujarnya.
Pihak terkait dalam gugatan itu, urai dia, yakni H Yusran Fahim (tergugat I) dan PT Pertamina Cabang Baubau (Tergugat II). Selain itu, ada pula turut tergugat yakni Wali Kota Baubau, Camat Betoambari, Lurah Sulaa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Baubau.
Dalam petitum tuntutan, ulas dia, meminta majelis hakim menyatakan obyek sengketa sebagai milik penggugat. Selanjutnya, menyatakan masing-masing tergugat I dan II sebagai melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar ganti rugi sebesar Rp 2 miliar.
"Kemudian menuntut turut tergugat membayar. Wali Kota Baubau Rp 1 miliar, Camat Betoambari Rp 500 juta, Lurah Sulaa Rp 500 juta dan BPN Baubau Rp 1 miliar," terangnya.
Tomu menuturkan, pihaknya sudah coba melakukan mediasi antara pihak tergugat dan penggugat, namun tidak mencapai kesepakatan damai. Hingga saat ini, proses persidangannya sudah melewati pembacaan gugatan, replik dan duplik.
"Hari ini (kemarin, red) sudah sampai pada pemeriksaan saksi dari pihak tergugat II (Pertamina). Selanjutnya hakim menunda persidangan untuk saksi pihak tergugat I dalam hal ini pihak Wali Kota," imbuhnya.
Dia menambahkan, gugatan perkara tanah Pertamina Baubau ini sudah bergulir satu bulan lebih dihitung sejak tahap mediasi. "Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung (MA), penanganan perkara itu tidak boleh lebih dari lima bulan. "Jadi sebelum lima harus sudah harus diputus," tandasnya. (exa)