Bappeda Baubau Rancang Perda CSR Pertama di Indonesia

PUBLIKSATU, BAUBAU - Terobosan baru dilakukan Bappeda Baubau di bawah pimpinan Abdul Rahim. Senin (26/11) melakukan seminar awal penyusunan naskah akademik Ranperda Tangungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR). Bila terwujud bakal menjadi Perda pertama di Indonesai yang mengatur ihwal tersebut.

Md. Yusri Zamhuri MA PhD, pembicara dalam kegiatan tersebut mengapresiasi acara yang dilakukan Bappeda itu. "Ini baru pertama

dilakukan di Indonesia," ujar ahli Ekonomi asal Unhas ini, kemarin.

Maka itu mereka hadir untuk bisa membuat naskah akademik agar CSR tidak terkendala dan bisa nyambung dengan kegiatan Pemkot dan kebutuhan masyarakat. Disadari jika hanya mengandalkan APBD dalam pembangunan, tidak cukup. Disinilah pentingnya Perda sebagai payung hukum yang jelas.

Menanggapi pemaparan tersebut sejumlah stakeholder yang diundang dalam forum tersebut umumnya menyatakan tidak berwenang memutuskan

penyaluran dana CSR karena kewenangan bukan berada di mereka. Selanjutnya dalam pencairannya dibutuhkan propsal. Seperti dinyatakan

perwakilan dari Bank Sultra, Bank Mandiri, dan BRI Cabang Baubau.

Sedikit berbeda dari pihak BRI karena pernah berkontribusi membangun Taman BRI di bilangan Lapangan Merdeka dan branding di Pantai Kamali.

Diungkapkan, pihak BRI punya skim pinjaman kemitraan dari CSR. Disalurkan ke sentra ekonomi, pelaku usaha yang membutuhkan modal.

Sayangnya untuk penyalurannya terbentur data.

Yusri menjawab kalau sudah ada payung hukum, maka tidak ada lagi proposal. Filosofinya setiap pembangunan butuh pembiayaan. Melalui CSR, Bappenas sebagai triger untuk melakukan inovasi pembiayaan dalam pembangunan.

Sementara itu, Dr Hasbir Paserangi SH MH, ahli hukum Unhas, narasumber lainnya menambahkan CSR adalah perintah undang-undang. Penyusunan payung hukum dalam bentuk Perda perlu kajian mendalam.

Secara hukum, lanjut dia, perlu dilakukan perubahan paradigma dari klasik atau konvensional ke hukum progresif. "Regulasi dibuat untuk mengatur interaksi sosial, supaya ada harmonisasi," ujarnya.

Sejumlah OPD yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi positif. Diantaranya Kepala Balitbang, Drs Mustafa Zain MSi, dan Kadisperindag Baubau, Drs Radjlun.

Beberapa penanggap lainnya, diantaranya dari PT Telkom, PT Pelni, PT Pertamina, Matahari, dan BPJS Kesehatan menyatakan rata-rata telah

menyalurkan CSR. Mereka juga menanggapi positif acara tersebut.

Yusri menambahkan penyaluran CSR dampaknya langsung atau tidak langsung, dan jangka pendek atau panjang. Inilah esensi pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kabid Analisa Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi Program Bappeda, Eko Prasetya mengungkapkan, Ranperda itu tujuannya untuk memberikan payung bagi pemerintah untuk bagaimana merancang pembangunan dengan sumber dana lainnya.

"Kita ketahui sumber dana APBD itu bersumber dari transfer dana pusat diantaranya DPH, DPA, DAO dan DAK. Nah Kita pengen ada sebuah inovasi prancangan pembangunan kita melalui sumber pembiayaan dana lainnya, yaitu melalui dana CSR," ujar Eko kepada awak media.

"Nah, di Baubau banyak sekali BUMN, BUMD yang menjalankan perekonomian yang kontribusinya banyak sekali, hari ini mereka sudah memberika CSR kepada pemeritah, cuman tidak ada payung hukumnya, tidak ada legal steanding dan tidak ada aturan yang berul-betul mengikat. Sehingga inilah yang rancangan utuh dari pemerintah melalui Ranperda," sambungnya.

Dikatakan, CSR sudah pernah disalurakn di Kota Baubau sebagai satu contoh di Kelurahan Sulaa dengan kampung tenun yang diinisiasi oleh perusaah Glotex.

"Ini kan keren, cuman perencanaan pembangunan ini diharapkan terencana dengan bagus yang dikelola Bappeda, kemudian di publikasikan masyarkat dan insya Allah di tahun 2019 kita akan membangun dengan program CSR, yang terencana dan betul-betul sesuai dengan priorirtas pembangunan," jelasnya.

Saat ini, kata Eko, baru seminar awal penyusunan naskah akademik yang melibatkan pemikir dengan treed record yang bagus dari Unhas sebagi akademisi yang membantu penyusunan Ranperda CSR.

"Kita minta dari Unhas, dari Fakutas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Sosiologi, jadi bisa ditinjau dari berbagi macam sisi dan alhmadulillah dari 17 kabupaten kota di Sultra, Kota Baubau yang menjadi penginisiasi pertama Renperda CSR," tandasnya.

"Ranperda ini intinya adalah untuk kesejahteraan masyarkat. Jadi, masyarakat pada saat Musrembang di tingkat kelurahan kan ada usuluan. Kalau misalnya ada 10 usulan, kemudian dana pusat hanya bisa mengakomodir tiga usulan jadi tujuh usulan lain bisa direalisasikan melalui dan CSR seperti di Kelurahan Sulaa. Tinggal perusahaan berkontibusi diaspek apa, pendidikan atau infrastruktur seperti drainase dan pembuatan taman," pungkasnya.

Acara yang dibuka Asisten I Setkot, La Ode Aswad dipandu salah seorang Kabid di Bappeda, Eko Prasetyo berlangsung menarik. Peserta antusias mengikuti hingga usai. (iwn/m3)