Dibahas Maraton, DPRD dan Pemkab Busel Setujui APBD-P
Bagikan
PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Rancangan Peraturan Daerah terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2019 akhirnya disetujui menjadi Perda, Selasa (17/9). Penetapan itu dilakukan DPRD bersama Pemkab Busel setelah melalui pembahasan secara maraton.
Setelah melalui mekanime proses pembahasan dalam sidang DPRD Busel tentang penetapan penandatanganan persetujuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-P Busel tahun 2019 akhirnya antara eksekutif dan legislatif menggelar rapat paripurna di Aula Lamaindo, Selasa (3/9).
Kemudian dilanjutkan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) antara DPRD dan Pemkab sangat alot. Rapat gabungan komisi pembahasan RKA APBD-P tahun 2019 ini digelar sejak pukul 13.00 Wita. Kemudian dilanjutkan sekitar pukul 15.40 Wita untuk pembahasan RKA. Tak berselang lama akhirnya mendapat persetujuan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian nota keuangan dan penjelasan umum Bupati Buteng terhadap rancangan Perubahan APBD 2019. Penjelasan bupati tersebut kemudian mendapat tanggapan dan pandangan fraksi di DPRD.
Meskipun pandangan gabungan fraksi disertai dengan catatan, namun semuanya menyetujui rancangan perubahan APBD 2019.
Sekitar pukul 18.00 Wita APBD-P tahun 2019 disetujui untuk di Perdakan dalam sidang paripurna DPRD Busel.
Juru bicara gabungan komisi DPRD Busel LM Amal mengatakan, berkat kerja sama DPRD dan eksekutif. Beberapa program yang diusulkan eksekutif. Pihak legislatif sudah menyetujui.
Namun kata dia, ada beberapa catatan yang menjadi pertimbangan kepada Pemka terhadap APBD-P tahun 2019
Pertama, sangat berharap besar pada potensi unggulan Busel disektor pariwisata, pertanian dan kelautan untuk menjadi perhatian skala prioritas Pemkab.
Kedua, soal TPP ASN diharapkan DPRD berharap kemesraan mitra kerja keterlibatan Pemkab Busel dan DPRD baik dalam penyusunan anggaran maupun Perda di tahun 2020 semakin berkualitas.
Diharapkan penyusunan APBD tahun 2020 semakin provesional dan berkualitas dan prioritasnya disusun.
Gabungan komisi DPRD Busel berharap yang belum sempat diprogramkan tahun 2019 agar diprogramkan di APBD awal tahun 2020.
"Selama lima tahun Busel baru terjadi tahun 2019 pembahasan APBD diselesaikan dalam waktu satu hari. Dan kehadiran anggota DPRD masih utuh 18 orang yang hadir rapat paripurna. Biasanya kehadiran anggota DPRD setengah mati dijemput," tutupnya.
Plt Bupati Busel H La Ode Arusani mengatakan, pihaknya menyadari seluruh program yang dibahas dan diusulkan saat ini merupakan skala prioritas mendukung pembangunan Busel.
Namun keterbatasan anggaran daerah. Sehingga beberapa program penting untuk sementara dipending.
Ia berharap program yang sudah diusulkan belum terealisasi di APBD tahun 2019, atau APBD-P 2019 dapat diakomodir APBD tahun berikutnya.
"Semoga APBD-P tahun 2019 yang sudah disetujui bersama ini dapat segera dievaluasi oleh tim anggaran evaluasi Pemprov Sultra dan kembali ditetapkan menjadi Perda APBD-P tahun 2019," harapnya.
Untuk sektor pendapatan, pada APBD 2019 sebesar Rp 583.568.670.899. Sedangakan pada APBD-Perubahan menjadi Rp 591.682.957.524,75 naik sebesar Rp 8.116.286.625,75 atau naik 1,39 persen.
Sedangkan untuk belanja sebesar Rp 598.482.817.226 menjadi Rp 619.972.294.613,75 naik sebesar Rp 21.489.177.405,75 atau naik 3,59 persen.
Sementara pembiayaan pada APBD tahun 2019 penerimaan pembiayaan Rp 19.916.148.327 menjadi Rp 50.581.517.029,40 meningkat Rp 30.665.370.702,40 atau naik 153,97 persen.
Sementara pengeluaran pembiayaan juga meningkat Rp 5 miliar menjadi Rp 22.292.179.922,40 naik Rp 17.292.179.922,40 atau 345,84 persen. (aga)