Roni Muhtar: Lampu Hijau Pemekaran Kepton, Baubau All Out
PUBLIKSATU,BERKAITAN dengan agenda audiensi terkait usulan pembentukan daerah otonom baru di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senin (16/12), Sekot Baubau, Dr Roni Muhtar menyambut positif. Apalagi termaktub di dalamnya Provinsi Kepulauan Buton (Kepton). Bagaimana responnya? Berikut penuturannya pada wartawan Buton Pos, Irwansyah Amunu.
----Bagaimana menurut bapak terkait agenda Senin (16/12) diadakan Komisi II yang membahas ihwal pemekaran wilayah, salah satunya Provinsi Kepton?
Sebagai bagian dari masyarakat Kepton, informasi ini menggembirakan kita semua. Ini sesuatu yang bisa dianggap sebagai proses yang cukup penting dalam upaya mewujudkan mimpi kita untuk terbentuknya Provinsi Kepton.
Moga-moga melalui acara Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II sesuai surat yang sudah ditahu oleh banyak orang, dibahas banyak hal substantif sehingga persoalan-persoalan yang selama ini dianggap butuh dilengkapi, butuh dipenuhi kebutuhan syarat-syaratnya. Kalaupun masih ada, melalui rapat ini kita mendapat informasi yang cukup berarti dari anggota komisi II.
Sehingga siapa pun yang hadir disana, bisa memberikan informasi lebih lanjut untuk kita semua berperan mengupayakan. Kalau pun toh masih harus dilengkapi kekurangannya.
---Posisi Baubau?
Posisi Baubau jelas, sebagaimana yang disampaikan Bapak Wali Kota, bahwa Baubau akan mengupayakan semaksimal mungkin, apa yang dibutuhkan oleh proses pembentukan Kepton ini.
Sehingga kemudian termasuk kawasan perkantoran, Pemkot Baubau melalui upaya yang dilakukan Pak Wali Kota, bahkan sudah meneken, menandatangani berkas tentang itu. Dan hal-hal lainnya sudah disiapkan, sehingga bagi Pemkot Baubau sepertinya tidak ada lagi yang kurang terkait keberadannya sebagai bagian dari wilayah cakupan Kepton untuk melengkapi segala hal-hal persyaratan bagi terbentuknya Provinsi Kepton.
---Harapan Pemkot Baubau terhadap cakupan wilayah lainnya untuk penguatan Kepton?
Saya kira apa yang dilakukan daerah lain selain Baubau sudah positif, mengarah pada suatu komitmen bersama, bahwa berdirinya Kepton harga mati. Dan ditunjukkan juga oleh para kepala daerah lain, Bupati Buton, Wakatobi, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Buton Utara. Semua saya kira sudah tegas-tegas mengatakan itu.
Sehingga kalau toh kemudian kedepan masih ada yang ingin dikoordinasikan lebih lanjut diinternal Pemda dalam wilayah Kepton menjadi mudah, karena kepala daerah ini sudah bersepakat semua untuk harga mati. Kepton harus ada.
---Bagaimana pandangan bapak terhadap para pihak yang ingin melemahkan proses pemekaran Kepton?
Saya kira jangan ada lagi yang begitu, kita harus bahu-membahu mengupayakan agar hal-hal yang merintangi, menghalangi, menjadi tugas kita bersama supaya jangan ada lagi seperti itu. Sehingga seperti selama ini menjadi kehendak bersama kita, masyarakat Kepton baik yang tinggal di Kepton atau yang saat ini berada di luar Kepton di seluruh Indonesia, berdirinya Provinsi Kepton adalah harga mati. Sesuatu yang harus diadakan karena harapan besar kita.
---Berarti Baubau all out?
All out, saya kira setuju, sangat all out, dan itu dibuktikan dengan salah satunya penyiapan perkantoran yang sudah ditetapkan Bapak Wali Kota.
---Seperti apa bapak melihat peran Provinsi dalam mendorong pemekaran?
Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, H Ali Mazi SH juga memberi perhatian besar terhadap ini. Saya kira apa yang terjadi, Rapat Dengar Pendapat hari Senin ini di DPR saya kira juga menjadi bagian hasil dari upaya-upaya yang dilakukan baik oleh Bapak Gubernur maupun semua yang punya jaringan dan punya hubungan baik dengan banyak pihak di negeri ini yang memegang kendali untuk pengembilan kebijakan pembentukan Kepton.
---Terakhir apa harapannya kepada pemerintah pusat sehingga Kepton bisa dimekarkan bersama dengan daerah lainnya?
Tidak hanya saya, kita semua menaruh harapan besar terhadap berdirinya Kepton. Dan moga-moga apa yang sudah dilakukan dan kemudian direspon positif oleh DPR melalui acara Senin, ini merupakan kulminasi dari upaya lebih lanjut sebagai lampu hijau untuk Pemerintah Pusat supaya Pemerintah Pusat menyetujui. Menyepakati untuk menetapkan berdirinya Propinsi Kepulauan Buton sebagai bagian dari wilayah Indonesia dan salah satu propinsi yang ada dalam Pemerintah Republik Indonesia.
---Dengan kata lain Propinsi Kepulauan Buton sudah siap dengan segala prasyarat yang dibutuhkan?
Ya, betul, saya kira betul begitu.(*****)