Kepton Wilayah Strategis Nasional

PUBLIKSATU, BAUBAU-

Anggota DPD RI, Dr MZ Amirul Tamim menegaskan Kepulauan Buton (Kepton) adalah wilayah strategis nasional.

Hal tersebut diungkapkan ketika menyambangi Ketua DPRD Baubau, H Zahari dan sejumlah legislator lainnya, di Lantai II Kantor DPRD Baubau, Senin (16/12). Kedatangan mantan anggota DPR RI ini berkaitan dengan masa resesnya sebagai senator.

"Dalam reses ini bisa menampung aspirasi terkait antara lain dengan adanya tugas kita semua termasuk pemerintah dalam menyederhanakan peraturan perundang undangan melalui Omnibus Law. Dimana peraturan-peraturan daerah juga harus dapat dilakukan kajian, peninjauan dengan penyederhanaan untuk tidak menjadikan beban tersendiri," bebernya. Sebab harus mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan, investasi, ekspor dan lain sebagainya.

Namun di tengah diskusi, dia ditanya informasi terakhir seputar pemekaran Kepton. Amirul menjelaskan dengan titik berat, harus dikoordinir unsur pemerintahan daerah cakupan wilayah, dengan harapan masyarakat memberikan respon dan dukungan.

Mantan Wali Kota Baubau dua periode ini menjelaskan, bukan hanya syarat administratif yang diminta. Namun yang utama, kemampuan ekonomi, potensi daerah termasuk dalam kategori strategis nasional.

Suami Ny Yusni ini menerangkan terelepas dari sejarah panjangnya Kepton, tapi ada peran strategis yang dimainkan dalam peran kekiniannya. "Seperti pada waktu terjadi kerusahan diberbagai negeri ini, tempat pelariannya ke wilayah Kepton. Disambut masyarakat dan aman," ujarnya.

Kemudian, posisi Kepton berada di kaki depan Pulau Sulawesi, di mulutnya Teluk Bone. Suatu kawasan potensial belum tergali. Tak kalah pentingnya Kepton diapit ALKI II dan III.

Berikutnya, lanjut Amirul, Baubau diletakkan Terminal Suplai BBM. Padahal Selayar juga berjuang, namun Kota Benteng Terluas di dunia ini yang memenangkannya.

"Kalau disampaikan sejarah, biarlah sejarawan di luar kita yang bicara soal kebesaran kita supaya tidak subyektif," pintanya.

Lebih lanjut diterangkan, dalam penataan desain besar, Indonesia dibagi dalam berapa cluster. Kepton masuk dalam cluster Sulawesi. Sebelumnya hanya dua provinsi yang dimekarkan, di Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Sulsel masuk kawasan strategis nasional karena berada di jalur ALKI II, sedangkan Sulut di daerah perbatasan. "Oleh karena itu saya dulu memperjuangkan untuk masuk strategis nasional dengan memasukkan pertimbangan tadi," terang Amirul.

Mantan politisi PPP ini menyatakan kita tahu bersama bahwa pemerintah masih memberlakukan moratorium terkait pemekaran daerah walaupun sebenarnya kita tidak mengenal istilah tersebut dalam konstitusi. Pastinya sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan dua PP sebagai tindak lanjut perintah UU No. 23.

Soal Papua tentu lain, bisa saja pemerintah mengeluarkan Perpu kalau sifatnya genting dan memaksa. Tetapi pemerintah juga harus berhati-hati terkai pemekaran. Jangan sampai timbul kesan anak emas atau apalah namanya.

"Khusus Kepton saya kira sudah jelas bahwa dalam rancangan PP desain besar penataan daerah, Kepton masuk dalam cluster Sulawesi. Tugas kita sebenarnya yaitu mempersiapkan kelayakan Kepton itu sendiri dari beberapa aspek, termasuk aspek kemampuan ekonomi, dan lain-lain serta aspek disisi pertahanan keamanan," bebernya.

"Saya kira harus jadi pertimbangan yang perlu masuk proritas apalagi kita lihat Sultra ini luas sekali, 17 kabupaten/kota. Ibarat kapal, Sultra ini digerakan satu mesin, yaitu mesin Sultra. Bagaimana kalau kita tambah satu mesin yang kita kasih nama Kepton, pasti lebih cepat," kuncinya.

Amatan koran ini, sebelas legislator menerima kedatangan Amirul di ruangan Ketua DPRD Baubau. Masing-masing, H Zahari, H Kamil Adi Karim, H Masri, La Ode Hadia, Ahadiyat Zamani, Asaad Adi Karim, Alianti, Sitti Suhura, Farida Gimaruddin, Baniu, dan M Yumardin H.(iwn)