Hariasi Salad: Berikan Ruang, Kepton bisa Bangun Daerahnya Lebih Cepat

PUBLIKSATU, BUTON-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton, Hariasi Salad sangat mendukung upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Buton dari Sulawesi Tenggara. Menurutnya, upaya pemekaran agar terealisasi telah diperjuangkan sejak 2001 lalu pada masa kepemimpinan Bupati L.M Sjafei Kahar.

Bahkan, kata dia dierah kepemimpinan Samsu Umar Abdul Samiun, sangat berapi-api untuk mendorong realisasi Provinsi Kepton dengan memekarkan Kabupaten Buton menjadi sejumlah daerah otonomi baru.

"Semenjak dari Bupati Sjafei Kahar kemudian Samsu Umar Abdul Samiun kenapa banyak pemekaran karna pada akhirnya disitu," ujar dia kepada publiksatu.co di kantor Bupati Buton, Lantai II, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Buton, Senin (6/1/2020).

Hariasi mengaku dalam rangka percepatan realisasi pemekaran Provinsi Kepton, pihaknya sangat siap untuk memenuhi apa saja yang dibutuhkan oleh tim pemekaran.

"Kami tinggal menunggu saja apa yang dibutuhkan oleh para tim pemekaran itu untuk kebutuhan-kebutuhan administrasi dari kami Buton. Pemerintah daerah Buton sangat siap apapun yang dibutuhkan," ujarnya.

Lanjut, Hariasi mengingatkan, terkait pemekaran Kepton, Pemerintah Pusat harus melirik apa yang menjadi aspirasi masyatakat Buton. Pasalnya, kata dia, perlu diketahui, dahulu, Buton merupakan sebuah negara yang berdaulat di zaman kesultanan.

Olehnya itu, mewakili masyarakat, ia tidak memintah lebih. Buton hanya menuntut haknya sebagaimana ditahun 1956 Buton bergabung dengan NKRI.

"Kami hanya menyampaikan dari pusat, Buton ini mereka harus melirik bahwa Buton ini adalah sebuah negara yang berdaulat di zaman kesultanan itu. Maka kemudian kami tidak menuntut lebih. Buton menuntut haknya disaat tahun 59 bergabungnya Buton dengan NKRI. Kan nggak mungkin Buton juga harus berteriak-berteriak seperti Papua," ujarnya

"Nah, ini dari Buton itu meminta pihak pemerintah pusat untuk kemudian mengembalikan janji-janji itu," imbuhnya.

Menurut dia, Buton bisa saja berdiri sendiri. Sebab, daerah penghasil aspal ini dulunya merupakan kerajaan besar. Meski begitu, sejauh ini, kerajaan selevel bahkan di bawah Buton sudah dihadiahi sebuah provinsi oleh pemerintah Pusat. Kendati demikian, usulan Pemekaran Kepton hingga saat ini tak kunjung dikabulkan. Hal ini, disisi politik, munurutnya Buton sangat rugikan.

"Buton ini bisa berdiri sendiri dan Buton ini sebuah kerajaan yang besar. Masih ada beberapa kerajaan juga yang selevel dengan Buton malah ada di bawah sudah menjadi Provinsi. Buton tidak pernah dijadikan," kesalnya.

Lebih lanjut, Hariasi mengharapkan pemerintah Pusat dapat memberikan ruang untuk pemekaran Provinsi Kepton. Sehingga pembangunan daerah di eks kesultanan Buton yang tergabung dalam bingkai kepulauan Buton lebih cepat.

"Maka kemudian harapan kami pemerintah pusat itu memeberikanlah ruang kepada mekarnya Kepton ini sehingga eks kesultanan Buton ini yang bersatu dalam bingkai Kepton itu bisa membangun daerahnya lebih cepat," ujarnya. (Cro2)