Ketua DPRD Buton, Berharap Pemerintah Pusat Mekarkan Kepton

PUBLIKSATU, BUTON - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton, Hariasi Salad sangat mendukung percepatan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton). Menurutnya, upaya pemekaran Kepton telah diperjuangkan sejak 2001 lalu pada masa kepemimpinan Bupati L.M Sjafei Kahar.

Bahkan, kata dia di erah kepemimpinan Samsu Umar Abdul Samiun, ia sangat berapi-api untuk mendorong realisasi Provinsi Kepton dengan memekarkan Kabupaten Buton menjadi sejumlah daerah otonomi baru.

"Semenjak dari Bupati Sjafei Kahar kemudian Samsu Umar Abdul Samiun kenapa banyak pemekaran karena pada akhirnya di situ," ujar Hariasi Salad, pada publiksatu.co di kantor Bupati Buton, Lantai II, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Buton, Senin (6/1).

Hariasi mengaku dalam rangka percepatan pemekaran Provinsi Kepton, pihaknya sangat siap untuk memenuhi apa saja yang dibutuhkan oleh tim pemekaran. "Kami tinggal menunggu saja apa yang dibutuhkan tim pemekaran itu untuk kebutuhan-kebutuhan administrasi dari kami Buton. Pemerintah daerah Buton sangat siap apapun yang dibutuhkan," tukasnya.

Hariasi mengingatkan, terkait pemekaran Kepton, Pemerintah Pusat harus melirik apa yang menjadi aspirasi masyatakat Buton. Pasalnya, kata dia, perlu diketahui, dahulu, Buton merupakan sebuah negara yang berdaulat di zaman kesultanan.

Olehnya itu, mewakili masyarakat, ia tidak memintah lebih. Buton hanya menuntut haknya sebagaimana di tahun 1956 Buton bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami hanya menyampaikan pada pusat, mereka harus melirik bahwa Buton ini adalah sebuah negara yang berdaulat di zaman kesultanan itu. Maka kemudian kami tidak menuntut lebih. Buton menuntut haknya disaat tahun 59 bergabungnya Buton dengan NKRI, kan ngga mungkin Buton juga harus berteriak-berteriak seperti Papua," tuturnya.

"Nah, ini dari Buton itu meminta pihak pemerintah pusat untuk kemudian mengembalikan janji-janji itu," imbuhnya.

Menurut dia, Buton bisa saja berdiri sendiri. Sebab, daerah penghasil aspal ini dulunya merupakan kerajaan besar. Meski begitu, sejauh ini, kerajaan selevel bahkan di bawah Buton sudah dihadiai sebuah provinsi oleh Pemerintah Pusat. Kendati demikian, usulan Pemekaran Kepton hingga saat ini tak kunjung dikabulkan. Hal ini, disisi politik, munurutnya Buton sangat dirugikan.

"Buton ini bisa berdiri sendri dan Buton ini sebuah kerajaan yang besar. Masi ada beberapa kerajaan juga yang selevel dengan Buton malah ada dibawa suda menjadi Provinsi. Buton tidak pernah dijadikan," kesalnya.

Lebih lanjut, Hariasi mengharapkan Pemerintah Pusat dapat memberikan ruang untuk pemekaran Provinsi Kepton. Sehingga pembangunan daerah di eks Kesultanan Buton yang tergabung dalam bingkai Kepulauan Buton lebih cepat.

"Maka kemudian harapan kami pemerintah pusat itu memeberikan lah ruang kepada mekarnya Kepton ini sehingga eks kesultanan Buton ini yang bersatu dalam bingkai Kepton itu bisa membangun daerahnya lebih cepat," ujarnya.

Pemkab Wakatobi Dukung Pemekaran Kepton

Bupati Wakatobi, H Arhawi SE MM, menyatakan dukungannya terhadap pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton). Baik sari masalah anggaran maupun secara moril.

"Sebenarnya diskusi masalah Kepton, dukungan dari Pemerintah daerah Wakatobi juga sudah lakukan," terang Arhawi belum lama ini.

01 Wakatobi ini mengungkapkan, semua kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah zajirah Kepton termasuk Wakatobi, telah lama mendorong percepatan Kepton. Sejuta langkah-langkah yang mengarah untuk percepatan pemekaran Kepton juga sudah ditempuh.

Arhawi menegaskan, Pemkab Wakatobi siap memberi dukungan. Baik itu dukungan anggaran ataupun secara moril. "Jika ini terprogram membutuhkan konsekuensi anggaran, maka Pemda Wakatobi juga siap bersama-sama berjuang dengan kabupaten/kota lainnya di zajarah Kepulauan Buton ini. Jadi intinya, Wakatobi siap mendukung Kepton," pungkasnya.

Di tempat yang terpisah, Wakil Bupati (Wabub) Wakatobi, Ilmiati Daud berharap, Pemerintah Pusat segera mekarkan Provinsi Kepton. Menurutnya, Kepton telah layak serta memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonomi baru (DOB).

"Kalau saya sih, lebih cepat lebih baik dimekarkan. Dan saya kira kalau kelayakannya sudah memenuhi syarat," imbuhnya.

Ilmiati berharap, dengan mekarnya Provinsi Kepton nanti, juga akan mengatasi aksesibilitas maskapai penerbangan ke Wakatobi yang belum memadai. "Apalagi Pemada Wakatobi punya pekerjaan rumah angka kunjungan nasional yang tak sedikit jumlahnya," katanya. (m5/cro2)