Temuan BPK Tentang BOK, Wahyu: Hanya Masalah Administrasi

PUBLIKSATU, BAUBAU - Tuduhan kongkalingkong yang dialamatkan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Baubau soal temuan BPK RI lambatnya penyaluran Biaya Operasional (BOK) TA 2018 di 17 Puskesmas langsung ditepis kepala Dinkes Kota Baubau.

Kepala Dinkes Kota Baubau, dr Wahyu mengatakan dengan tegas bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar, sebab yang dimaksud temuan BPK tersebut soal kesalahan administrasi yang kurang dipahami pihak Puskesmas.

"Temuan BPK itu kan ada dua, pertama temuan tentang penyalahgunaan anggaran dan yang kedua tentang temuan masalah administrasi. Sementara yang terjadi masalah administrasi," kata Wahyu di ruang kerjanya, belum lama ini.

Kemudian Wahyu menguraikan kronologis yang terjadi soal keterlambatan penyaluran BOK. Tepatnya 21 Desember 2018 masing-masing Puskesmas saat itu membawa Laporan Pertanggungjawabanya, setelah terkumpul kemudian diverifikasi kurang lebih sepekan.

Setalah sudah melalui perbaikan, lalu keluar surat perintah pencairan dana (SP2D) dari keuangan kepada bendahara pada 30 Desember sore. Kemudian malamnya bendahara mentransfer di masing-masing bendahara pengeluaran pembantu yang ada di 17 Puskesmas. Sementara hal ini dianggap sudah menyebrang tahun.

"Perlu dipahami saat itu masih menggunakan sistem tunai, sehingga mereka baru bisa mengambil pada tanggal 2, sebab tanggal 1 bertepatan tanggal merah," katanya.

Adapun berdasarkan surat keputusan (SK) Wali Kota Baubau, Nomor 444/VII/2019. Tentang penunjukan bendahara pengeluaran pembantu dan rekening bank umum dana kapitasi jaminan kesehatan nasional dan DAK non fisik bidang kesehatan/BOK pada fasilitas kesehatan tingkat pertama lingkup Pemerintahan Kota Baubau tahun anggaran 2019.

Nama-nama bendahara pertama, Fitriani, SKM Puskesmas Wajo total anggaran Rp. 713.856.000, Nasyrah Wati, SKM Puskesmas Bungi Rp. 525.778.000, Nurhayani Ali, AMKG Puskesmas Meo-meo Rp. 676.089.000, Ratna Dewi, AM.Keb Puskesmas Melai Rp. 447.769.000, Jayati, A.Md Kep Puskesmas Kampeonaho Rp.404.390.000.

Santi Bahrun Puskesmas Katobengke Rp. 598.827.000, Dewi Sartika Baisu Irwan Puskesmas Sorawolio Rp. 590.047.000, Waode Gusti Marwan, A.Mk Puskesmas Wolio Rp. 531.057.000, Marwati, SKM Puskesmas Lowu lowu Rp. 547.660.000, Suharni Zakari, A.Mg Puskesmas Bukit Wolio Indah Rp. 549.228.000, Nuril Yakin Mardi, A.Md Keb Puskesmas Liwuto Rp. 473.592.000.

Aznia, S.Kep Puskesmas Betoambari Rp. 624.532.000, Hj. Rosida, A.MK Puskesmas Kadolomoko Rp. 490.078.000, Sarsina, A.Md Keb Puskesmas Sulaa Rp. 391.961.000, Yuliani Engke, A.Md Keb Puskesmas Lakulogou Rp. 469.709.500, Uli Ratnasari Mardaeni, A.Md Keb Puskesmas Bataraguru Rp. 611.375.000 dan Fitriani, AMG Puskesmas Waborobo Rp. 396.051.500.

"Khusus anggaran BOK diberikan kewenangan kelola kepada masing-masing puskesmas," tutupnya.(p5)