Zahari: Intinya, Kepton Harus Mekar

PUBLIKSATU, BAUBAU - Dukungan lahirnya Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) semakin kencang. Mulai dari pemerintah daerah cakupan Kepton hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR). Sebagaimana dukungan dari Ketua DPRD Kota Baubau H Zahari dan Ketua DPRD Wakatobi, H Hamirudin.

Zahari berharap Kepton segera mekar. Bahkan, politisi dari Partai Golkar tersebut senantiasa melakukan berbagai macam upaya agar terbentuknya Provinsi Kepton dipercepat diantaranya dengan melakukan manuver politik baik tingkat provinsi maupun pusat.

"Kami senantiasa berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di wilaya. Begitu juga teman-teman di pusat soal percepatan Kepton, apa lagi di Komisi II DPR RI ada Golkar," kata Zahari saat ditemui di ruang kerjanya, akhir pekan lalu.

Dikatakan, Provinsi Kepton sudah begitu sangat siap untuk menjadi daera persiapan sebagai daera otonomi daera baru (DOB).

Kemudian Zahari melanjutkan, sebagaimana UU Nomor 23 2014 adalah proses perjalanan terbentuknya DOB ada dua tahap. Petama persiapan, jadi ketika sudah diverifikasi mulai dari geografi, SDM, hingga kesiapan suatu wilaya selama lima tahun.

Dalam waktu lima tahun dibagi menjadi, tiga tahun pertama dilihat apakah daerah tersebut sudah bisa mandiri atau belum, kalupun belum maka ada tahapan berikutnya selama dua tahun kalaupun juga belum siap maka dikembalikan ke daera asal.

"Selama ini kan tidak melalui proses seperti itu langsung ditetapkan DOB. Sementara menurut kajian dari Pemerintah Pusat sekitar 65 persen itu gagal kalau menurut penilaian mereka sehingga lahir UU 23 2014," terangnya.

Menurutnya, Provinsi Kepton sudah sangat siap. Daerah cakupannya juga sudah sangat siap. Kota Baubau dikenal dengan sentra jasa dan dagang, Busel sebagai sentra dari perikanan, Kabupaten Buton tambang dan pertanianya, begitupun Butur dengan potensi pertanian dan Wakatobi kaya aka budayanya.

"Intinya, Kepton harus mekar sebab semuanya sudah sangat siap," tandasnya.

Sama halnya Ketua DPRD Wakatobi, H Hamirudin. Politisi Golkar ini juga memastikan anggota DPRD Wakatobi siap mensupport upaya percepatan pemekaran Provinsi Kepton seandainya dibutuhkan. "Intinya, DPRD Wakatobi sangat mendukung pemekaran Kepton ini," ujar Hamirudin kepada Buton Pos, di Gedung DPRD Wakatobi, Senin (27/1).

Hamirudin mengungkapkan, sejauh ini, internal DPRD Wakatobi sendiri belum membahas hal ini. Namun, kalau sewaktu-waktu Pemprov meminta dukungan moril bahkan anggaran, DPRD Wakatobi dan Pemkab tidak akan berpangku tangan.

"Kalau ada persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan disini, insha Allah kami siapkan. Mungkin dari pemerintah daerah termasuk anggaran kalau dibutuhkan," terangnya.

Ia berharap, pemerintah pusat tidak mengulur-ulur pemekaran Provinsi Kepton. Apalagi masyarakat Sultra sudah cukup berjuang lahirnya Daerah Otonom Baru (DOB) ini. (p5)