Ketua DPRD Baubau Minta Penyaluran Bansos Jangan Lambat

PUBLIKSATU, BAUBAU - Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Baubau menyepakati refocussing dan realokasi APBD 2020 sebesar Rp 92,9 miliar, Rabu (13/5). Anggaran itu diantaranya dipersiapkan untuk Jaring Pengaman Sosial dan dampak ekonomi Covid-19 sebesar Rp 25 miliar.

Disisi lain, dari 19.000 Kepala Keluarga (KK) yang diserahkan untuk mendapatkan bantuan dampak Covid-19, hanya 7.600 KK yang diakomodir Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Artinya masih ada sekitar 11.000 KK yang perlu mendapat sentuhan APBD Kota Baubau.

Ketua DPRD Baubau, Zahari berharap penyaluran bantuan dari APBD itu tepat sasaran ke masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Politisi Partai Golkar ini pun menyambut positif saran pemberian label ke rumah penerima bantuan Covid-19.

"Tapi, jangan juga pemberian label itu menjadi alasan distribusi bantuan lambat. Sebab, bantuan itu yang paling dibutuhkan warga sekarang ini," ujar Zahari dikonfirmasi usai rapat.

Tentu, menurut dia, anggaran Rp 25 miliar tersebut diharapkan bisa mengakomodir semua warga yang terdampak Covid-19. Penyalurannya berdasarkan data valid dengan menggunakan metode by name by adress.

"Pemkot harus hati-hati juga dalam membagikan bantuan itu, kalau tidak ingin terjadi gejolak di masyarakat. Mudah-mudahan selama masih ada ruang untuk pendataan, maka tumpang tindih penyaluran bantuan itu dapat diminimalisasi," tandasnya.(exa)