Jelang Lebaran, KPPN Baubau Salurkan DD Rp 104 M

PUBLIKSATU.BAUBAU-Salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka mengurangi dampak negatif dari pendemi Covid-19 adalah kebijakan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) dengan mengubah sebagian alokasi anggaran Dana Desa (DD) menjadi bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau telah menyalurkan Dana Desa Tahap I kepada 363 desa pada lima kabupaten di Kepulauan Buton yaitu Kabupaten Buton (83 desa), Kabupaten Wakatobi (75 desa), Kabupaten Buton Selatan (60 desa), Kabupaten Buton Tengah (67 desa), dan Kabupaten Buton Utara (78 desa). Total pencairan Dana Desa sampai dengan 20 Mei 2020 sebesar Rp104.279.305.300,00 disalurkan langsung ke Rekening Kas Desa (RKD).

Mulai tahun 2020, penyaluran dana desa dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKD. Dengan mekanisme penyaluran langsung tersebut diharapkan dana desa dapat lebih cepat diterima oleh desa namun tetap tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.

Penyaluran dana desa tahun ini sebagian dialokasikan untuk BLT. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2020, besaran BLT yang diterima oleh masing-masing kepala keluarga yang memenuhi kriteria adalah Rp 600 ribu selama tiga bulan pertama dan Rp 300 ribu untuk tiga bulan kedua.

Berdasarkan monitoring penyaluran KPPN Baubau per tanggal 22 Mei 2020, sebanyak 230 desa telah menggunakan DD untuk BLT yaitu 20 desa di Kabupaten Wakatobi, 60 desa di Kabupaten Buton Selatan, 83 desa di Kabupaten Buton dan 67 desa di Kabupaten Buton Tengah dengan total penyaluran senilai Rp. 17.149.800.000,00.

Kepala KPPN Baubau, Nazuar, mengharapkan penyaluran BLT mampu membantu kebutuhan dasar dari masyarakat akibat dari pandemik virus covid-19. BLT dari alokasi DD yang merupakan bagian dari stimulus fiskal jilid tiga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat khususnya di kepulauan Buton Raya. Selanjutnya bagi pemerintah daerah yang telah menyalurkan BLT tahap I (batch I-III) agar segera menyiapkan dan mengajukan penyaluran tahap II.(iwn)