Berita Terkini
Baubau

Revitalisasi Tiang Bendera Benteng Keraton Buton Ditunda

Oleh Redaksi Publiksatu / Kasim · Kamis, 24 September 2020 13:46 WIB · 2 menit baca
Revitalisasi Tiang Bendera Benteng Keraton Buton Ditunda

PUBLIKSATU - Revitalisasi Tiang Bendera peninggalan Kesultanan Buton atau yang biasa dikenal Kasulana Tombi terus menuai polemik. Sekolompok pemuda coba menghentikan proses peletakan batu pertama revitalisasi benda peninggalan kesultanan Buton itu, Rabu (23/09/2020) sekitar pukul 09.00 wita.

Upaya pemberhentian itu dilakukan mengingat pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan revitalisasi itu tidak didasari atas musyawarah dan persetujuan masyarakat. Sehingga besar resiko akan merugikan. Belum lagi berbicara soal dampak sosial, budaya dan daya tarik benda peninggalan itu setelah direvitalisasi.

“Saat ini kita tidak dalam kondisi memusuhi pemerintah. Kami hanya meminta pemerintah daerah jangan gegabah melakukan revitalisasi terhadap benda peninggalan leluhur kami. Seharusnya ada upaya sosialisasi dan membuat Forum Diskusi bersama rakyat sebelum diputuskan untuk direvitalisasi,” ungkap LM Asmar Iyan, salah satu pemuda yang coba menghentikan aktifitas revitalisasi.

Masyarakat eks Kesultanan Buton, memiliki kepercayaan mistik terhadap beberapa benda peninggalan para leluhurnya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Baubau dalam melakukan pembangunan daerah seharusnya tetap peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi yang dianut masyarakat sekitar.

“Khusus Kasulana Tombi ini, Ada nilai-nilai didalamnya, nilai-nilai kesakralan, daya tarik dan lain-lain. Jangan karena hanya berbicara soal pertimbangan resiko runtuhnya benda peninggalan itu dan asas keselamatan terhadap rakyat yang pada akhirnya rela mengorbankan hilang atau kurangnya nilai-nilai seperti kesakralan itu,” tukasnya.

Ia menilai, kasus revitalisasi ini pemerintah daerah seakan-akan mengabaikan hal-hal tersebut. Yang pada akhirnya tanpa disadari pemerintah daerah terkesan telah merusak kebudayaan setempat.

“Kita hadir bukan menghalang-halangi pembangunan ini. Tapi ada baiknya pemerintah harus menunda pembangunan ini sampai dengan adanya forum diskusi bersama rakyat, mencari solusi, menemukan menghasilkan keputusan terbaik sehingga disini tidak ada yang dirugikan,” tandasnya.