Pelabuhan Murhum Rencana Dikelola Swasta, Amirul: Berpotensi Akan Masuk Kejahatan Besar

PUBLIKSATU, BAUBAU - Rencana pemerintah membuka peluang terhadap pengelolaan Pelabuhan Murhum Baubau yang bakal diserahkan kepada swasta, mendapat kritikan dari anggota DPD RI, Dr Amirul Tamim.

Kritikan tersebut disampaikan melalui forum yang digelar di Kantor BPS Baubau, yang kebetulan kegiatan tersebut diikuti dari pihak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Pelabuhan Murhum Baubau.

"Tadi saya sempat bertanya sama syahbandar bahwa, saya pernah mendengar dan memang ada wacana pemerintah kalau pelabuhan bakal dikelola pihak swasta," tanya Amirul kepada Kepala KUPP di Kantor BPS Baubau, Selasa (27/10).

Kata Amirul, sekalipun mungkin swasta lebih profesional dalam menangani sektor seperti pelabuhan akan tetapi, beberapa fasilitas yang memerlukan keamanan harus menjadi pertimbangan pemerintah.

"Karena ini merupakan aset yang sangat fital dimana tingkat keamanannya harus jadi prioritas, maka aset fital seperti ini tidak boleh didorong pengelolaannya kepada swasta. Kalau swasta di bawah naungan BUMN, tidak masalah," tandasnya.

Bahkan yang menjadi salah satu kekhawatiran Amirul mengapa sektor pelabuhan tidak boleh dikelolah asing, karena aset fital tersebut memberikan potensi akan masuknya kejahatan besar lewat jalur laut.

"Tingkat keamanannya tentu harus tinggi. Sementara kalau pelabuhan dikelola sama swasta, nah kalau swastanya bekerja sama dengan bandar narkoba kan kita bisa hancur," ujarnya.