Berita Terkini
Busel

Konflik Sosial Kerap Terjadi, Pemkab Busel Bakal Luncurkan Program Kawan Klik

Oleh Redaksi Publiksatu / Sarmin · Rabu, 19 Mei 2021 16:52 WIB · 2 menit baca
Bagikan
Konflik Sosial Kerap Terjadi, Pemkab Busel Bakal Luncurkan Program Kawan Klik

PUBLIKSATU.CO - Dalam upaya menciptakan kondisi aman dan kondusif di lingkungan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Pemkab Busel) akan membentuk Kawasan Anti Konflik (Kawan Klik) di tujuh kecamatan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Busel, La Ode Firman Hamzah menjelaskan, pembentukan Kawan Klik ini diutamakan bagi daerah yang kerap terjadi konflik sosial.

Nah, sebagai langkah awal akan dibentuk kelompok masyarakat anti konflik, dimana unsur-unsurnya terdiri dari OPD terkait, Forkominda, FKUB, lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat (parabela), tokoh pemuda, organisasi masyarakat, dan organisasi pemuda.

Kata Firman, kelompok masyarakat anti konflik ini akan berperan mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, melakukan deteksi dini potensi konflik, dan menginisiasi pelaksanaan musyawarah di baruga adat untuk penyelesaian suatu konflik yang terjadi.

Target dari pembentukan Kawan Klik ini, lanjut Firman, Kabupaten Busel secara umum Zero kasus baru konflik sosial. Menurunnya angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tindak kriminalitas.

"Konflik sosial merupakan fenomena di masyarakat yang biasa muncul saat perbedaan antar individu ataupun kelompok tidak dapat didamaikan. Meskipun penyebab utama konflik sosial adalah perbedaan di tengah masyarakat, namun banyak faktor yang bisa terkait dengannya. Sebagai gejala sosial, konflik sebenarnya hal yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat. Sebab, setiap individu atau kelompok punya keinginan meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan, prestise, dukungan sosial, hingga mengakses berbagai sumber daya," jelas Firman.

Sebagaimana diketahui, di Busel masih sering terjadi konflik yang sulit diselesaikan, terutama konflik tapal batas wilayah desa/kecamatan. Bila dibiarkan berlarut-larut, lanjut Firman, hal ini berpotensi menjadi konflik sosial dalam skala besar.

Bagikan