Zahari: Kemendag Jamin Atasi Kelangkaan Minyak Goreng HET di Baubau

PUBLIKSATU, BAUBAU - Kelangkaan minyak goreng Harga Enceran Tertinggi (HET) masih meresahkan masyarakat Kota Baubau. Ketua DPRD Kota Baubau, Zahari menaruh harapan kepada pemerintah pusat untuk segera mengatasi fenomena ini.

"Rapat kami dengan perwakilan Kementerian Perdagangan (Kemendag), mereka sudah memberikan jaminan akan diselesaikan dalam bulan Maret ini. Masukan-masukan dari masyarakat termasuk DPRD akan dijadikan pertimbangan untuk menyelesaikan persoalan harga minyak ini," kata Zahari, dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Politisi Golkar ini mengatakan, pihaknya sempat menanyakan alasan pemerintah pusat tidak mengintervensi Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah seperti batu bara. Sebab, mahalnya harga bahan baku minyak goreng ditengarai menjadi salah penyebab kelangkaan minyak goreng HET di berbagai daerah.

"Harga CPO ini mencapai Rp 16 ribu. Sedangkan untuk menginginkan harga jual Rp 14 ribu per liter harus menggunakan CPO dengan harga Rp 9.300. Tentu saja kondisi ini membuat pihak pabrik kesulitan memperoleh bahan baku produksi minyak goreng," ujarnya.

Kata dia, pemerintah pusat hanya mendistribusikan minyak goreng HET melalui pasar modern. Sementara, masyarakat umum kebanyakan tidak mengetahui jumlah stok minyak goreng HET di pasar-pasar modern Kota Baubau. Di sisi lain, distributor tidak ada lagi pengiriman dari prinsipal.

"Karena prinsipal itu bisa mengirim barang bukan cuma atas dasar permintaan dari owner, tapi harus ada juga persetujuan dari pemerintah. Saya ragukan ini tidak konek. Kalau dibiarkan berlarut-larut, maka bisa menimbulkan kelangkaan minyak goreng apalagi ini menjelang Ramadan dan Idul Fitri," ujarnya.

Memang, kata dia, stok minyak goreng di Baubau masih cukup banyak tersimpan di gudang-gudang distributor. Namun, distributor membeli minyak goreng itu lebih mahal dari HET. "Distributor kalau mau mengeluarkan dengan harga HET, maka harus ada keputusan dari prinsipal yang masih menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah," katanya.