Wali Kota Baubau Menitip Aspirasi Pemekaran Kepton ke Pangdam Hasanuddin
Bagikan
BAUBAU - Wacana pemekaran provinsi Kepulauan Buton (Kepton) makin mengalir kemana-mana. Teranyar, aspirasi masyarakat eks Kesultanan Buton itu disampaikan ke Panglima Kodam (Pangdam) XIV/Hasanuddin yang baru Mayjen TNI Totok Imam Santoso.
"Yang muncul di permukaan adalah masyarakat ingin ada provinsi baru. Cuma masih ada moratorium. Pak Pangdam sekiranya bisa memberikan saran dan masukan ke pemerintah pusat," ujar Monianse saat menghadiri ramah tamah Pangdam Hasanuddin di Makodim 1413/Buton, Selasa (27/9) malam.
Menurut dia, motivasi utama pembentukan provinsi Kepton ialah semangat untuk memangkas rentang kendali dan memberikan pelayanan pemerintahan secara cepat dan efisien. Sehingga, kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) kepulauan nantinya bisa lebih mudah diwujudkan.
"Tentunya sebagai Panglima Kodam XIV Hasanuddin yang tahu kondisi kultural dan sosial politik daerah ini pasti akan memberikan pertimbangan. Insya Allah, pak Pangdam akan memberikan pertimbangan jika diminta oleh pemerintah pusat," katanya.
Hanya saja, politisi PDIP ini tak menjawab gamblang apakah cita-cita pemekaran provinsi Kepton itu sempat disampaikan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat berada di Kota Baubau 26-27 September 2022. Namun, ia optimis Jokowi memiliki komitmen untuk memberikan ruang kepada pemerintah daerah.
"Prinsipnya beliau (Jokowi) sangat menyerap semua aspirasi. Bahkan beliau menyampaikan kalau ada hal yang menyangkut tentang pengembangan kebudayaan bisa disampaikan langsung ke Sekretariat Negara untuk bisa disikapi oleh RI 1," tandas Monianse.
Mayjen (Mayor Jenderal) TNI Totok Imam Santoso belum secara menanggapi secara eksplisit tentang aspirasi provinsi Kepton. Kendati begitu, perwira tinggi militer dua bintang itu mengakui wilayah cakupan Kepton yang lumayan luas perlu didukung institusi pelayanan memadai.