DPRD Baubau Menyetujui APBD 2023 Defisit 34,1 Miliar

BAUBAU - DPRD Kota menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, Senin (28/11) malam. Proyeksinya yakni pendapatan Rp 951,5 miliar dan belanja Rp 985,7 miliar.

Postur APBD Baubau tersebut kembali menggambarkan besar pasak daripada tiang atau tepatnya defisit sebesar Rp 34,1 miliar. Persetujuan bersama Raperda menjadi Perda APBD 2023 itu diteken langsung Wali Kota, La Ode Ahmad Monianse dan dua pimpinan DPRD.

Secara garis besar, pendapatan daerah Baubau bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 135,3 miliar, dana transfer pusat dan antar daerah Rp 802,8 miliar, serta lain-lain pendapatan yang sah Rp 13,4 miliar. Angka ini menunjukkan proporsi terbesar pendapatan daerah masih berasal dari pendapatan transfer sebesar 84,37 persen dari total pendapatan daerah.

"Untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp 985,7 miliar terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial), belanja modal (tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, jaringan, irigasi, dan aset tetap lainnya), dan belanja tidak terduga," jelasnya.

Sementara pembiayaan daerah, tutur dia, penerimaannya direncanakan sebesar Rp 97,1 miliar yang bersumber dari pinjaman daerah dan proyeksi Sisal Lebih Perhitungan APBD (Silpa) tahun 2022. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 62,9 miliar dialokasikan untuk pembayaran pokok utang pinjaman dan penyertaan modal ke PDAM," terangnya.

APBD 2023, tambah dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau bertekad untuk mewujudkan keuangan yang sehat, efektif dan berkesinambungan. Pihaknya juga berkomitmen mengoptimalkan alokasi anggaran pada semua sektor pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Salah satu langkah strategis dalam rangka menjaga kesinambungan keuangan daerah adalah dengan mengalihkan defisit anggaran. Hal ini dapat dicapai melalui upaya-upaya mengembangkan secara optimal sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap menjaga iklim usaha," pungkasnya.