KPK Tahan Tersangka Baru Korupsi Proyek Stadion Mandala Krida DIY
PBLIKSATU, JAKARTA - Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta diduga merugikan keuangan negara Rp 31,7 miliar. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka baru Dedi Risdianto.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pihaknya menemukan ada pihak lain yang diduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi, berdasar penyidikan tersangka sebelumnya dan fakta-fakta persidangan.
Baca Juga: Bantah jadi Pengacara SYL, Diperiksa KPK Selama Dua Jam
"KPK menemukan ada pihak lain yang diduga turut serta melakukan perbuatan pidana, sehingga kembali menetapkan dan mengumumkan tersangka," Jelas Asep kepada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).
Tersangka dimaksud adalah Dedi Risdiyanto (DR), Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pembangunan Stadion Mandala Krida tahun 2016-2017.
Dalam perkara ini, kata Asep, KPK telah menetapkan dan mengumumkan tersangka, Edy Wahyudi (EW, Kabid Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen; Sugiharto (SGH, Dirut PT Arsigraphi; dan Heri Sukamto (HS, Dirut PT Permata Nirwana Nusantara dan Direktur PT Duta Mas Indah (DMI).
"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka DR selama 20 hari pertama, mulai 20 Oktober 2023 sampai 8 November 2023 di Rutan KPK," terang Asep.
Baca Juga: Usman Hamid Sebut jika Mewujudkan Politik Dinasti Terus Dilanjutkan, Maka Perlawanan Bakal Terus Bergerak
Asep selanjutnya membeberkan konstruksi perkara. Pada 2012, Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY mengusulkan renovasi Stadion Mandala Krida, dan disetujui, anggarannya dimasukkan dalam alokasi anggaran BPO untuk program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
Kemudian EW diduga secara sepihak menunjuk langsung PT AG, dan SGH selaku Dirut menyusun tahapan perencanaan pengadaan, salah satunya terkait nilai anggaran proyek.
Dari hasil penyusunan anggaran, pada tahap perencanaan yang disusun SGH dibutuhkan anggaran senilai Rp135 miliar untuk masa 5 tahun, dan diduga ada beberapa nilai item pekerjaan di mark up, dan langsung disetujui EW tanpa kajian pendahuluan.
"Khusus 2016 disiapkan anggaran senilai Rp41,8 miliar dan di 2017 disiapkan anggaran Rp45,4 miliar," tutur Asep.
Peran Dedi yang ditunjuk sebagai Ketua Pokja, di antaranya menyusun dan membuat tambahan persyaratan teknis dengan mencantumkan tipe mesin yang hanya dimiliki satu perusahaan tertentu, data file RAB yang digunakan sepenuhnya berasal dari peserta lelang.
"Terjadi beberapa kali pertemuan antara DR dengan para calon peserta lelang sebelum pengumuman, untuk mengkondisikan beberapa persyaratan tambahan dalam rangka menggugurkan peserta lainnya," jelas Asep.
Baca Juga: Partai Demokrat Tegaskan tidak akan bergeser dari Capres Prabowo