Ternyata Tidak Masuk LHKPN, Safe House Milik Firli Bahuri Digeledah Polda Metro Jaya
PUBLIKSATU, JAKARTA - Rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan tengah digeledah penyidik Polda Metro Jaya. Namun, rumah yang diduga menjadi safe house tersebut dipastikan tidak ada di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir yang dilaporkan Firli pada Desember 2022.
Baca Juga: Rumah Firli Digeledah, Novel Baswedan Pertanyakan, Apakah Status Hukum Ketua KPK Itu Sudah jadi Tersang
LHKPN terakhir, disebutkan bahwa harta Firli berupa tanah dan bangunan jumlahnya 8, dengan nilai seluruhnya Rp 10.443.500.000. Tanah dan bangunan ini tersebar di Bekasi sebanyak 4 unit, dan 4 unit lainnya di Bandar Lampung. Tidak ada satupun tanah atau bangunan di Jakarta Selatan yang dilampirkan dalam LHKPN.
sementara untuk harta lainnya berupa alat transportasi dan mesin sebanyak 5 unit dengan nilai Rp 1.753.400.000. Lalu kas dan setara kas senilai Rp 10.667.865.633. Sehingga total seluruh kekayaan Firli senilai 22.864.765.633.
Baca Juga: Rumahnya Digeledah Penyidik Polda Metro Jaya, Ketua KPK Firli Bahuri Hadir
Sebelumnya, Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menaikan status perkara dugaan pemerasaan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keputusan ini diambil oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10). Penyidik juga telah memeriksa 6 saksi dalam perkara ini.
"Dari hasil gelar perkara dimaksud selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikan statusnya penyelidkan ke tahap penyidkkan," kata Ade Safri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (7/10).
Baca Juga: MKMK Gelar Rapat Perdana, Agenda Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik 9 Hakim Kontitusi
Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncti Pasal 65 KUHP.
"Akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka," jelasnya.