Rumah yang Digeleda di Kertanegara, Nurul Ghufron: KPK Tak Punya Safe House
PUBLIKSATU, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah memiliki safe house Seperti dituding sejumlah pihak. Rumah di Jalan Kertanegara 46, Jakarta Selatan, yang digeledah Polda Metro Jaya, merupakan rumah sewa untuk singgah sementara Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca Juga: Nurul Gufron Bantah Ada Lobi-lobi Perkara Korupsi SYL, Semua Pimpinan KPK Setuju saat Ekspose Naik Penyidikan
Hal itu disampaikan langsung Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menjawab pertanyaan seputar rumah yang disewa Firli di Jalan Kertanegara 46 yang disebut sebagai safe house.
Menurut Ghufron, dalam dua periode terakhir tidak ada lagi safe house untuk insan KPK. "Jadi kalau ada tempat-tempat yang dinyatakan sebagai safe house KPK, itu tidak benar," bantah Nurul Gufron kepada wartawan, usai diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/10).
Baca Juga: Terkait Pemecatan dari PDIP, Gibran Katakan Statatement Puan Maharani Sudah Jelas
Ghufron pun meminta wartawan bertanya langsung kepada Firli Bahuri terkait rumah transit di Jalan Kertanegara 46 itu. "Saya tidak tau, jangan tanya orang lain kepada saya. Yang saya bisa jelaskan, KPK saat ini tidak memiliki safe house, termasuk Kertanegara 46," pungkasnya.
Sebelumnya, kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, mengatakan, rumah di Jalan Kertanegara 46 yang digeledah polisi merupakan rumah sewa. Rumah itu disewa untuk Firli istirahat jika keesokan harinya ada tugas pagi hari di Jakarta.
Baca Juga: Jika Jadi Presiden, Anies Yakin Tambah Kosa Kata Bahasa Indonesia Jadi 250 Ribu
"Itu sewa, kalau beliau ke Jakarta, mau istirahat, karena jarak dari Bekasi ke tempat dia bekerja kan cukup jauh. Untuk rehat saja, istirahat, bukan punya Pak Firli," kata Ian kepada wartawan, di depan kediaman Firli di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/10).
Dia juga mengatakan, rumah milik Firli berada di Perum Gardenia Vila Galaxy, Kota Bekasi, yang sudah ditempati selama 20 tahun. "Ya nggak lah, tidak boleh memasukkan harta yang bukan miliknya," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat siang (27/10).