Istri Gubernur Malut Utara Saksikan KPK menggeledah Rumah Dinas Terkait Kasus Suap yang Seret Nama Suaminya
PUBLIKSATU, TERNATE - Setelah KPK melakukan penangkapan terhadap Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Gani Kasuba Senin (18/12), tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat melakukan penggeledahan sejumlah tempat. Salah satu tempat yang menjadi sasaran penggeledahan adalah Rumah dinas Gubernur Maluku Utara.
Sekitar pukul 23.00 WIT, suasana di dalam rumah sudah dikosongkan. Sebelumnya KPK melakukan penggeledahan rumah dinas yang berada di Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate itu, sekira pukul 19.00 WIT.
Petugas Satpol PP di pos penjagaan, kepada malutpost.id mengaku, bahwa di dalam rumah sudah tidak ada orang. "Orang sudah tidak ada," ujar Dino, Satpol PP itu, ketika dikonfirmasi Senin (18/12/2023).
Ia juga mengaku, saat tim KPK mendatangi kediaman gubernur yang ditemukan empat orang sedang berada di dalam rumah, di antaranya istri gubernur, dua sespri gubernur dan adik gubernur yang diketahui bernama Said Kasuba.
"Iya empat orang itu, ibu (istri gubernur), dua sespri deng pak pe ade (adik gubernur)," kata Satpol.
Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, pihaknya total menangkap 15 orang dalam OTT yang digelar di Maluku Utara dan Jakarta, pada Senin (18/12). Mereka yang diamankan tengah dalam pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Benar (18/12) KPK tindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Maluku Utara dan Jakarta," ucap KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (19/12).
"Sejauh ini sekitar lebih dari 15 orang yang ditangkap baik di Jakarta Selatan maupun di Kota Ternate," sambungnya.
Dalam operasi senyap itu, KPK turut mengamankan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, pejabat pemerintah Provinsi Maluku Utara dan beberapa pihak swasta. Saat ini mereka tengah dalam pemeriksaan tim penindakan KPK.
"Diantaranya benar Gubernur Maluku Utara dan beberapa pejabat lainnya serta pihak swasta. Masih dilakukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang ditangkap," ucap Ali.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara di wilayah Maluku Utara, terkait dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. KPK saat ini telah mengamankan pejabat di Provinsi Maluku Utara tersebut.
"Diduga dalam tindak pidana korupsi lelang jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa," ujar Ghufron dikonfirmasi, Senin (18/12).
KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT tersebut. Lembaga antirasuah akan mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang terseret dalam OTT tersebut.
"Nanti kami akan update progresnya," pungkas Ghufron.